SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Uji akses yang dilakukan sejak 21 Oktober 2013 selama 17 hari terhadap 222 sekolah di delapan provinsi oleh Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Solo menunjukkan pengelolaan dana BOS tidak akuntabel. Kesimpulan itu diperoleh dari analisis Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana BOS di sekolah yang memberikan jawaban, pihaknya menyimpulkan pengelolaan dana BOS tidak akuntabel.
Ada lima temuan yang mendukung kesimpulan tersebut. Pertama, satuan harga di RKAS dan SPJ tidak sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kedua, ada ketidakwajaran pada angka nominal di RKAS dengan SPJ yang sebagian besar sama dan bulat. Ketiga, banyak ditemukan kuitansi kosong tanpa keterangan. Keempat, tanggal dan uraian transaksi di kuitansi dan buku kas tidak sesuai. Terakhir, banyak transaksi yang tidak wajar seperti pembelian barang dalam jumlah besar setiap bulan, padahal jenis barang yang dibeli mempunyai usia pakai panjang. “Hal itu disebabkan mayoritas sekolah dan Dinas Pendidikan belum memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik [UU KIP],” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Rinto Subekti, mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya kebocoran dana BOS dalam monitoring 13 item pemanfaatan dana BOS. “Pelaporan pengelolaan dana BOS kepada Inspektorat dan BPKP yang jelas pada 2013 tidak ada [kebocoran],” jelasnya.