SOLOPOS.COM - Ilustrasi kegiatan sekolah (Dok/JIBI/Harian Jogja)
Solopos.com, SOLO — Sebanyak 87% sekolah di delapan provinsi di Indonesia menolak memberikan informasi mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari 12 sekolah yang menjadi sampel di Kota Solo, hanya satu sekolah yang memberikan informasi pengelolaan dana BOS.
Direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Solo, Suroto, mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan uji akses yang dilakukan sejak 21 Oktober 2013 selama 17 hari pada 222 sekolah di delapan provinsi se-Indonesia oleh YSKK bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Komunitas Orang Tua Siswa.
“Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah provinsi yang 100% menolak memberikan informasi dana BOS. Sedangkan di Jawa Tengah ada tiga kabupaten yakni Sragen, Karanganyar, dan Klaten yang 100% menolak. Di Solo, 91,6% dari 12 sekolah menolak,” jelasnya kepada wartawan di Hotel Agas, Minggu (8/12/2013).
Suroto mengatakan pihak sekolah menganggap informasi dana BOS adalah dokumen rahasia. Selain itu, sekolah menilai jika ada pihak yang minta informasi dana BOS harus izin ke Dinas Pendidikan setempat. Sekolah juga beranggapan pihak yang meminta informasi bakal melakukan audit.
“Padahal yang berhak melakukan audit itu hanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi. Bahkan di salah satu kota di Jawa Timur, pemohon informasi justru dilaporkan ke polisi oleh sekolah,” terangnya.