SOLOPOS.COM - Ganjar Pranowo (R Bambang A/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui bahwa selama ini kasus jual beli jabatan marak terjadi di lingkungan pemerintahan. Namun, dia menjamin selama 5 tahun kepemimpinannya di Jateng ke depan (2013-2018), tidak akan lagi ada kasus jual beli kursi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
”Insya Allah tidak ada itu [jual beli jabatan]. Kalau terbukti ada pegawai negeri sipil [PNS] terlibat akan saya pecat,” katanya pada Diskusi Pelajar Antikorupsi di Wisma Bhakti, Yayasan Penderita Anak Cacat (YPA) Kota Semarang, Sabtu (7/12/2013).
Diskusi yang digelar Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN ) Jateng, dalam rangka rangka memperingati hari antikorupsi se-Dunia yang jatuh pada 9 Desember. Demi mencegah adanya jual beli jabatan, Ganjar dalam mengisi kursi pejabat Pemprov Jateng akan melakukan lelang terbuka.
Di mana semua PNS yang telah memiliki persyaratan bisa mengikuti proses lelang jabatan tersebut, tanpa ada suap menyuap. Bila lolos seleksi dapat menempati jabatan. “Korupsi, terutama suap merupakan tantangan yang harus saya hadapi pada awal-awal pemerintahan,” tandas gubernur yang dilantik 23 Agustur 2013 lalu itu.
Ganjar mengungkapkan untuk memberantas suap di pemerintahan tidak gampang, karena adanya perlawanan pihak-pihak tertentu. Dia mencontohkan ada pihak-pihak tertentu uang mencoba menggagalkan lelang jabatan dan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013. ”Saya sudah komitmen memberantas korupsi dan suap, maka akan saya lawan pihak-pihak tersebut,” katanya tanpa menyebutkan pihak dimaksud.
Gubernur menambahkan telah mendapatkan tujuh laporan adanya praktik suap CPNS 2013 melalui jejaring sosial Twitter-nya. “Sudah saya tindak lanjuti, tapi belum terbukti benar-benar ada suap,” tandasnya.
Sementara, dalam kesempatan sama Koordinator Program Kepemudaan Transparency Internasional (TI), Lia Toriana menyatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan hasil signifikan. Terbukti, kata dia, dari indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang masih stagnan, belum ada perubahan berarti.
“IPK pada 2013 berada di peringkat 114 dari 177 negara, memang naik empat peringkat dari tahun lalu, tapi dilihat skornya masih dari 2012 yakni 32,” beber Lia.
Menurut dia, penyebabnya stagnasi IPK salah satunya karena reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak berjalan. “Beruntung IPK Indonesia tertolong tingginya dukungan masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK],” tandas dia.
Prestasi KPK menonjol pada 2013, salah satunya mengungkap kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. ”Kinerja KPK yang positif ikut menaikkan IPK Indonesia,” imbuh dia.