SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI)
Solopos.com, MALANG — Indonesia saat ini tidak lagi menjadi negara terkorup. Kendati belum sampai tuntas, namun usaha pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia mulai menunjukkan hasil.
Ainul Hayat, pengamat etika administrasi bisnis dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) Malang, mengatakan dari hasil survei terhadap 1.500 pengusaha ekspatriat oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga peringkat yang berbasis di Hongkong, Indonesia berada di urutan kedua bersama Thailand.
“Sedangkan predikat negara terkorup di Asia menurut responden survei adalah Filipina,” kata Ainul dalam Seminar Eliminasi Perilaku Koruptif Birokrasi Antara Harapan dan Tantangan di Malang, Kamis (5/12/2013).
Pada survei yang sama tahun lalu Indonesia berada di urutan pertama alias berpredikat negara paling korup di Asia. Menurut lembaga yang memberikan konsultasi bagi pemerintah itu, lanjutnya, Indonesia mencatat kemajuan yang berarti dalam penindakan terhadap pelaku korupsi.
Ada niat kuat dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi meskipun hasilnya belum banyak terlihat oleh responden. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dinilai PERC lebih baik dibandingkan Filipina dan Thailand.
“Dalam kondisi Indonesia yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang serba komplek dan rumit, birokrasi masih tetap diyakini sebagai mesin utama untuk memutar roda kegiatan di berbagai sektor pembangunan,” jelas dia.
Peranan birokrasi dalam suatu masyarakat yang senatiasa mengadakan perubahan-perubahan ke arah pembaharuan menjadi sangat vital. Birokrasi akan menjadi alat pembaharu jika mesin penggerak lainnya memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan prinsip good governance dengan baik.
Prof. Abdul Hakim, guru besar UB Malang, mengatakan korupsi membawa dampak sistemik seperti 110 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, 70 juta penduduk setiap malam masih dirundung kegelapan, 52,5% konsumsi energi tergantung pada BBM, serta 2/3 penduduk Indonesia masih mengonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori.
“Selain itu 50 juta penduduk miskin tidak memiliki akses air bersih. Penyediaan air bersih menjangkau hanya 9% dari total penduduk. Juga 1,6 juta hektare hutan dibabat setiap tahunnya. Intinya korupsi berdampak terhadap kemiskinan,” tambah dia.