SOLOPOS.COM - Jalur tambang Merapi. (JIBI/Harian Jogja/Joko Nugroho)
Harianjogja.com, SLEMAN–Pembangunan jalur evakuasi normalisasi sungai atau jalur tambang di kawasan lereng Gunung Merapi tetap dilanjutkan. Meskipun masalah ganti rugi tanah warga belum dilakukan Pemda Sleman.
Salah satu satu Warga Padukuhan Gungan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Afrus,33, mengatakan, belum pernah mendengar sosialisasi soal pembangunan jalur tambang ini. Namun saat akan memulai proses pembangunan tiba-tiba tanahnya sudah terdapat patok untuk pembangunan jalan. “Kami tidak pernah diajak koordinasi soal ini. Awalnya jalan itu selebar empat meter dan tiba-tiba kini dibuat jadi tujuh meter,” kata Afrus di lokasi pembangunan jalur evakuasi normalisasi itu, Kamis (5/12/2013).
Afrus menambahkan, sosialisasi pembangunan jalan ini belum pernah dilakukan pihak desa Wukirsari. Dan setelah didata rupanya jalur tambang ini memakan banyak tanah warga yang merupakan lahan pertanian atau pekarangan. “Kalaupun ada sosialisasi soal pembangunan jalan truk itu saja di Kecamatan Cangkringan. Namun patok pelebaran jalan belum pernah disosialisasikan,” kata Afrus.
Afrus mengaku tidak ingin mengurus soal tanahnya yang terkena pembangunan jalan ini. Menurut dia, warga yang lain juga tidak ingin direpotkan dengan urusan baru ini. “Kami sudah pusing setelah terkena letusan Merapi 2010. Kami tidak mau dipusingkan lagi dengan tanah. Malas untuk urus administrasi, meskipun itu hak kami,” tukas Afrus.
Warga yang lain, Julhadi mengatakan hal senada. Jika pihak desa mengatakan warga sudah ikhlas karena memang sudah tidak ingin berbelit-belit lagi. “Kalau ada ganti rugi seharusnya sejak awal ada sosialiasi dari desa. Nanti hitungan ganti ruginya seperti apa, kan bisa dirembuk. Saya kini sangat berharap ada ganti rugi soal tanah kami, kalau tidak ada kami juga sudah ikhlas kok,” kata Julhadi.
Julhadi mengaku tanah yang terkena jalur tambang ini harganya sudah mencapai Rp100.000 per meter persegi. “Tanah saya kena 1,5 meter X 20 meter jadi kenanya 30 meter persegi,” tagasnya.
Kades Wukirsari, Mujiman mengaku sudah memberikan sosialisasi terkait pembangunan jalur tambang. Menurut dia, sosialisasi diadakan beberapa kali di Kecamatan Cangkringan dan balaidesa dengan mengumpulkan warga di satu lokasi. “Yang merasa tidak ada sosialisasi mungkin mereka tidak datang. Dan untuk pelebaran jalan lahan tersebut merupakan tanah kas desa. Namun memang ada sebagian tanah warga yang kena pelebaran jalan,” kata Mujiman.