SOLOPOS.COM - Ilustrasi demonstrasi kaum oposisi di Thailand (Dok/JIBI/Reuters)
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS), Senin (2/12/2013), menyatakan penyesalan atas kematian sejumlah orang dalam bentrokan yang terjadi di Thailand. Mereka juga mendesak pihak oposisi maupun Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terkepung untuk mengadakan pembicaraan guna mengakhiri krisis politik .
“Kami sangat prihatin dengan ketegangan politik yang berlanjut di Thailand dan kami mencermati perkembangan situasi secara teliti,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, sebagaimana dilaporkan AFP. “Aksi protes damai dan kebebasan berekspresi merupakan aspek penting dari demokrasi. Kekerasan dan penyitaan harta publik atau swasta tidak dapat diterima untuk menyelesaikan perbedaan politik.”
Dubes AS untuk Thailand, Kristie Kenney, telah berbicara dengan Yingluck dan para pemimpin oposisi untuk mendorong mereka supaya menahan diri dan mengedepankan dialog. “Kami tentu sangat menyesalkan hilangnya nyawa di Bangkok karena kekerasan bermotif politik. Kami mengutuk kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati aturan hukum,” tambahnya.
Senin lalu, Yingluck menolak tuntutan demonstran agar dia mundur dari jabatannya. Sementara itu, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin demonstran. Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, dan meriam air guna melawan para demonstran yang melemparkan batu. Polisi memperkuat pertahanan di gedung-gedung utama pemerintah setelah kerusuhan di Bangkok yang menyebabkan beberapa orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka akhir pekan lalu.
Para demonstran bertekad mengganti pemerintah terpilih dan menggantinya dengan dewan rakyat. Ketegangan politik ini merupakan yang kesekian kali terjadi Thailand sejak para jenderal menggulingkan Thaksin Shinawatra, kakak Yingluck, tujuh tahun yang lalu. Thaksin yang memenangkan suara pemilih miskin dengan kebijakan populisnya, dijatuhi hukuman in absentia atas kasus korupsi pada 2008.