SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkades (JIBI/dok)
Solopos.com, BOYOLALI–Pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Boyolali 2014 mendatang, bakal ditiadakan menyusul penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mengagendakan kembali pilkades 2015.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Purwanto, mengemukakan tahun depan tercatat ada kepala desa (kades) di lima desa yang habis masa jabatannya, ditambah satu desa yang kadesnya meninggal dunia.
Namun menyusul turunnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 140/7635/PMD tentang penundaan Pilkades 2014 sehubungan dengan diselenggarakannya Pileg, Pemkab menyikapinya dengan mempertimbangkan penundaan agenda pilkades di enam desa tersebut tahun depan.
“Rencananya kami tunda dulu setahun dan pelaksanaannya baru 2015 nanti, dengan mempertimbangkan menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas menjelang penyelenggaraan Pileg hingga pelaksanaannya tahun depan. Tapi sebelumnya, kebijakan itu akan kami konsultasikan dengan Bupati [Bupati Boyolali, Seno Samodro],” ujar Purwanto ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/11/2013).
Disebutkan dia, lima desa yang habis masa jabatan kadesnya tersebut yaitu, Desa Kopen, Kecamatan Teras, Desa Ngagrong, Kecamatan Ampel, Desa Glintang, Kecamatan Sambi, Desa Jurug, Kecamatan Mojosongo, dan Desa Kedungrejo, Kecamatan Kemusu. Sementara desa yang kadesnya meninggal dunia adalah Desa Gubug, Kecamatan Cepogo. Dengan rencana pembatalan tersebut, pihaknya akan mengagendakan pilkades 2015 mendatang.
Di sisi lain, Purwanto mengakui sudah ada pengajuan anggaran pilkades dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2014. Dengan demikian, usulan dana itu dimungkinkan akan didrop.
“Sudah kami anggarkan dalam RAPBD 2014 bantuan untuk penyelenggaraan pilkades masing-masing desa sekitar Rp7,5 juta. Kemungkinan ya didrop. Tinggal bagaimana nanti DPRD,” tandasnya.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Fuadi, mengatakan jika pilkades tahun depan ditiadakan, seharusnya usulan anggaran dicoret.
“Sehingga [anggaran pilkades] bisa dialihkan untuk program lainnya,” kata Fuadi yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD tersebut.