SOLOPOS.COM - Puan Maharani (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, PONTIANAK — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggantungkan asa politik kepada seorang figur semacam mantan walikota Solo yang kini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi untuk diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014.
Pernyataan itu dikemukakan Puan Maharani, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP yang juga anak tokoh sentral partai itu, Megawati Soekarnoputri. “PDI Perjuangan sudah punya calon-calon. Tetapi siapa yang dipilih, itu tergantung keputusan partai,” kata Puan Maharani sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara di Pontianak, Selasa (26/11/2013).
Menurutnya, PDIP mempunyai Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah, Teras Narang yang kini Gubernur Kalimantan Tengah, Cornelis yang kini Gubernur Kalimantan Barat, dan Rano Karno yang kini Wakil Gubernur Banten. Menurut dia, keberadaan mereka menunjukkan PDIP mempunyai banyak tokoh yang dapat diajukan dan masing-masing bisa menambah suara pada pemilu mendatang.
Meski demikian, ia menambahkan pula bahwa jika kedigdayaan partainya dikaitkan dengan ketokohan seseorang, maka hal semacam itu sah-sah saja dilakukan. PDI Perjuangan, imbuhnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain, termasuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem). “Bisa saja itu terjadi,” kata Puan Maharani.
Mengenai nama Jokowi yang akan diajukan PDIP, ia menegaskan hal itu bukan wacana yang perlu didiskusikan karena bukan berasal dari keputusan partai. “Kami masih menunggu hasil dari Pemilu Legislatif, lalu baru melakukan konsolidasi partai. Bagaimana bisa mencalonkan, kalau hasilnya tidak bisa memenuhi 20 persen,” kata dia.
Secara nasional, PDI Perjuangan menargetkan perolehan suara sebesar 27,02% atau 152 kursi di DPR. Ia tidak memungkiri bahwa PDI Perjuangan mempunyai peluang besar untuk memenangkan Pemilu 2014. “Insya Allah kami untuk menang di tiap wilayah, terutama basis-basis PDI Perjuangan,” kata Puan Maharani.
Namun ia juga berharap pemilu berlangsung secara jujur, adil, tanpa intervensi serta manipulasi dari segi teknologi informasi (IT), daftar pemilih tetap dan Mahkamah Konstitusi dibenahi. “Termasuk Lembaga Sandi Negara yang menjalin nota kesepahaman dengan KPU. Sejak awal PDI Perjuangan menolak kerja sama itu,” katanya.