SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, MEDAN — Pemerintah akan memberlakukan ketentuan larangan ekspor produk kelapa sawit yang tidak mempunyai sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintah juga akan menuntut negara konsumen untuk memberikan insentif bagi produk asal Indonesia.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan wacana pelarangan ekspor produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang tidak bersertifikat menunjukan keseriusan Indonesia dalam memenuhi tuntutan negara konsumen terhadap produk dan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
“Untuk itu juga kita menuntut perlakuan lebih dari konsumen,” ungkapnya dalam sambutan Pembukaan Pertemuan tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ke-11 di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (12/11/2013).
Menurutnya hingga saat ini belum ada 100% perusahaan perkebunan atau perusahaan industri kelapa sawit yang mengantongi ISPO yang diwajibkan, maupun sertifikat RSPO yang memiliki ketentuan sukarela.
Menurutnya hingga saat ini belum ada 100% perusahaan perkebunan atau perusahaan industri kelapa sawit yang mengantongi ISPO yang diwajibkan, maupun sertifikat RSPO yang memiliki ketentuan sukarela.
Dia menyebutkan baru sekitar 20 perusahaan yang telah mengantongi ISPO dan sekitar ratusan perusahaan yang telah memiliki sertifikat RSPO yang telah diberlakukan sebelum adanya ISPO. Namun, keinginan kuat dari perusahaan perkebunan dan industri sawit di Tanah Iar untuk memenuhi ketentuan tersebut masih tergolong tinggi.
Keinginan yang sangat tinggi itu terlihat dari areal kebun sawit yang sudah mengantongi sertifikat RSPO terus meningkat mencapai 850.000 hektare dari 1,8 juta hektare secara total di dunia. Sedangkan produk CPO yang disertifikasi RSPO mencapai 4,6 juta ton dari 9,3 jutaan ton secara total di dunia.
Oleh sebab itu, sambungnya, dalam pertemuan tahunan RSPO ke-11, Indonesia meminta negara konsumen memberikan penghargaan kepada Indonesia dengan membeli lebih banyak sawit Indonesia dengan harga yang lebih mahal juga.
Dia menambahkan, penghargaan tersebut dinilai tidak mengada-ada. Sebab, pada kenyataannya bukan hanya perusahaan besar, petani Indonesia pun telah ada yang mengantongi sertifikat RSPO.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah memberikan apresiasi kepada Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah di Riau yang selama ini menjadi pemasok buah sawit ke salah satu perusahaan yakni Asian Agri.
Direktur RSPO Indonesia, Dewi Kusumadewi, menyebutkan, keberadaan ISPO semakin membantu RSPO menekan kampanye negatif sawit di pasar internasional.
Oleh karena itu, kata dia, RSPO dan ISPO terus menjalin kerja sama bahkan tahun ini sudah melakukan studi bersama untuk bisa sejalan dalam menerapkan standar kebun dan produk sawit berkelanjutan yang bukan hanya menjadi tuntutan negara konsumen tetapi juga produsen untuk diakui di pasar internasional.
“Meski tudingan masih ada, tetapi dengan adanya RSPO dan ISPO, penolakan sawit semakin berkurang dan sebaliknya berganti dengan mendukung sawit yang berkelanjutan,” jelasnya.