SOLOPOS.COM - Mensesneg Pratikno (ugm.ac.id)
Solopos.com, KENDARI — Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno mengingatkansekitar 70%-80% aset negara Indonesia, saat ini, telah dikuasi bangsa asing.
“Kondisi bangsa kita saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen bangsa maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing,” katanya saat membawakan arahan pada Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Konflik Pengelolaan Lahan di Kendari, Sabtu (9/11/2013). Acara itu diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (Kagama) sebagai Pramunas XII yang akan diselenggarakan 2014 mendatang.
Ia mencontohkan, aset di bidang perbankan misalnya, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50%. Begitu pula di sektor lain seperti minyak bumi dan gas serta batu bara yang antara 70%-75% dikuasai asing, telekomunikasi sekitar 70%, dan yang lebih parah lagi adalah pertambambangan, karena hasil emas dan tembaga yang dikuasai asing mencapai 80%-85%.
“Kecuali sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40%. Namun demikian kita harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing,” katanya. Oleh karena itu, imbuhnya, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut perlu kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap milik bangsa Indonesia.
Ia mengatakan memang sebuah ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan berkeadilan. Di usia kemerdekaan ke-68 tahun, meskipun kaya raya dengan sumber daya alam, namun hingga kini masih banyak didaulat oleh perusahaan negara asing.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul Otonomi Daerah dan Konflik Pengelolaan Lahan itu mengatakan di era otonomi daerah saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan. “Pertanyaan saya bahwa, apa yang salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter,” katanya.
Menurut mantan anggota DPR dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk memwujudkan kedaulatan pangan khususnya daerah yang saat ini dipimpinnya di antaranya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk itu, kata Ganjar, seminar nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam upaya pemandirian bangsa.