SOLOPOS.COM - Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (JIBI/Solopos/Antara/Prasetyo Utomo)
Solopos.com, BADUNG — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan pentingnya penyemaian kebebasan pers, perlindungan terhadap kelompok minoritas, penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. “Selain itu, bangsa-bangsa di Asia Pasifik juga perlu menerapkan prinsip pluralistik dalam kehidupan masyarakat guna meningkatkan kualitas demokrasi,” ujar SBY saat membuka Bali Democracy Forum VI (BDF VI) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (7/11/2013).
Acara yang diawali pada 2008 ini dihadiri perwakilan dari sedikitnya 50 negara dan 15 lembaga dunia. Selain SBY, kepala negara yang hadir adalah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan PM Timor Leste Xanana Gusmao. Tema forum tahun ini adalah Pengonsolidasian Demokrasi dalam Masyarakat Pluralistik.
SBY menyebut sistem politik multipartai yang dianut Indonesia sebagai sarana untuk menyalurkan beragam ide dan kepentingan dalam suatu bentuk partisipasi politik yang positif. Sistem multipartai itu, kata Presiden, sesuai dengan masyarakat majemuk Indonesia karena akan mencerminkan sejumlah kepentingan yang beragam dan berbeda.
Meski demikian, Presiden mengingatkan keberagaman itu seharusnya tidak mengganggu dialog dan debat yang membangun. “Namun saya percaya kami akan memperoleh banyak keuntungan dari dialog dan debat di antara partai politik,” katanya.
Sementara itu, sejumlah pemimpin delegasi BDF VI mengatakan wajah demokrasi telah berubah karena perkembangan teknologi sehingga demokrasi harus terus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman agar tetap kokoh. “Instrumen dari demokrasi kadang tidak mengikuti perubahan yang ada di masyarakat,” kata Menteri Luar Negeri Belanda Frans Timmermans.
“Melalui televisi, masyarakat bisa mengetahui dengan segera hasil pemilihan umum. Bahkan sekarang mereka bisa langsung memberikan suaranya melalui media elektronik. Jadi, kita harus benar-benar memikirkan hal ini. Internet dan media mempunyai caranya sendiri untuk mempengaruhi demokrasi,” kata Timmermans.
Sementara itu, Menlu Wales, Hon David Jones, mewakili Inggris Raya, mengatakan kemajuan teknologi seperti jejaring sosial telah mengubah cara hidup masyarakat dalam berdemokrasi. Sebagai contoh adalah mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi yang berhasil dilengserkan melalui salah satunya kampanye di jejaring sosial.
“Dua miliar orang terhubung lewat media sosial. Ini mengubah cara kehidupan masyarakat. Media sosial telah memberdayakan masyarakat,” kata Jones.
Wakil Menlu Thailand, Jullapong Nonsrichai, menambahkan masyarakat telah berjuang dan mati untuk mempertahankan demokrasi di negara mereka. Namun, negara perlu mewaspadai manipulasi yang mengatasnamakan demokrasi dan tidak memandang hukum yang berlaku. “Walaupun demokrasi tidak selalu memecahkan masalah, kita harus membiarkan demokrasi tetap berjalan,” kata Nonsrichai.
Sementara itu, Menlu RI Marty Natalegawa mengatakan penyelenggaraan BDF memang tidak terfokus pada situasi negara tertentu namun lebih merupakan forum bertukar pikiran tentang pelaksanaan demokrasi. (JIBI/Solopos/Antara)