SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, siap mengusulkan kembali Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) Kader yang dicoret DPRD beberapa waktu lalu.
Pemberian pagu khusus bagi kader posyandu, PKK dan RT/RW lewat program tersebut dinilai tidak membebani anggaran.
“Mau diberi plafon lebih tinggi pun enggak ada persoalan, wong belum tentu digunakan. Saya yakin tidak ada kader yang pengin sakit,” ujarnya saat ditemui wartawan di Loji Gandrung, Rabu (6/11).
Sebelumnya, PKMS Kader sempat diusulkan dengan nilai klaim Rp7,5 juta per orang. Angka tersebut lebih tinggi dari tanggungan PKMS Silver yang tahun depan diusulkan Rp5 juta per orang. Dengan hitungan ini, Pemkot sempat mengajukan anggaran total PKMS hingga Rp35 miliar meski akhirnya hanya disetujui Rp20 miliar. Pihaknya akan menggunakan waktu yang tersisa untuk mengusulkan kembali PKMS Kader dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2014.
“Kemarin itu sebenarnya sudah diusulkan. Namun karena dinilai ada muatan tertentu jadinya dicoret. Kalaupun diusulkan lagi tidak masalah sepanjang ada duitnya,” ucap Wali Kota.
Data Valid
Rudy mengatakan pada dasarnya wacana PKMS Kader digulirkan sebagai penghargaan bagi pengabdian para kader. Namun dengan penolakan Banggar DPRD, pihaknya bakal mengkaji kembali fasilitas PKMS yang akan diberikan. Termasuk mengkaji kelayakan kader mampu dalam mengakses program tersebut. Diketahui, sejumlah kader telah terkaver asuransi kesehatan seperti Jamkesmas, Askes dan asuransi swasta lain. “Nanti fasilitasnya dibicarakan lagi. Yang jelas, program diutamakan bagi kader yang belum masuk jaminan apapun,” sambung Rudy.
Sementara itu, Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Purwanti, mengatakan hingga kini pihaknya belum memiliki data valid ihwal kepemilikan jaminan kesehatan bagi kader posyandu. Pihaknya tak menampik ketiadaan data itu berpengaruh terhadap realisasi PKMS Kader. Sebelumnya, DPRD mengkhawatirkan PKMS Kader akan salah sasaran karena ketidakakuratan data. “Kami hanya tahu jumlah dan latar belakang profesi para kader. Untuk kepemilikan jaminan kesehatan, belum ada data pasti,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD, Supriyanto, menilai PKMS Kader masih realistis diajukan mengingat APBD 2014 belum digedok. Namun, pihaknya mewanti-wanti Pemkot agar menyampaikan konsep PKMS Kader secara matang. “Konsep harus diawali pendataan akurat di lapangan. Aspirasi kader harus benar-benar diperhatikan,” tandasnya.
