SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura meminta kisruh soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) Segera diselesaikan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham), Teguh Samudro, kepada solopos.com, di sela-sela kunjungannya di Gulon, Jebres, Senin (4/11/2013).
Teguh menganggap, KPU dan Kemendagri harus duduk bersama disaksikan partai politik peserta pemilu untuk mencari akar permasalahan kisruh DPT tersebut. Hal ini, kata Teguh, bukan dalam rangka mencari siapa yang salah, namun untuk memenuhi prinsip keterbukaan.
“Semua harus dijelaskan kepada publik. Jangan hanya berputar pada polemik penundaan atau penetapan. Seharusnya KPU dan Kemendagri bisa bekerjasama. Nanti bisa dilihat, apakah KPU yang tidak beres menyelesaikan DPT, atau Kemendagri yang tidak mampu mengatasi permasalahan e-KTP,” pungkasnya.
Teguh menjelaskan, e-KTP yang dikatakan sebagai tanda identitas tunggal seharusnya bisa menjadi dasar penetapan DPT. Faktanya, kata Teguh, e-KTP saat ini juga belum sepenuhnya selesai. Terkait hal ini, Hanura meminta kesadaran dari KPU maupun Kemendagri, untuk terbuka kepada masyarakat.
Hanura, kata Teguh, menegaskan jika kemudian baik KPU maupun Kemendagri terbukti tidak bisa menyelesaikan DPT dengan baik, maka harus mengundurkan diri.
“Ini persoalannya sudah mendesak untuk segera diselesaikan. Kalau memang tidak mampu, lebih baik mengundurkan diri. Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan, apalagi pemilu sudah kian dekat,” paparnya.
Teguh menambahkan, persoalan kisruh DPT membuat sejumlah kalangan menganggap pemerintah gagal mempersiapkan pemilu. Teguh mengingatkan, persoalan DPT, jika tidak segera selesai, dapat membuat pelaksanaan pemilu cacat.
“Siapa yang tahu, nanti saat pelaksanaan pemilu tiba-tiba muncul DPT baru. Ini pertanyaan besar yang bisa mengarah kepada anggapan bahwa ada kecurangan dalam pemilu nanti,” terangnya.
Sementara itu, salah seorang warga Gulon, Jebres, Budiono. 35, mengaku tidak tagu apakah dirinya sudah terdaftar dalam DPT atau belum. Budiono menganggap, persoalan DPT bukan merupakan hal yang penting baginya.
“Kalau terdaftar ya besok ikut pemilu, kalau belum juga tidak masalah. Bagi saya, DPT itu tidak terlalu penting, rasanya, siapapun pemimpinnya nanti masih sama saja,” paparnya.
Hal berbeda diungkapkan Dony Hendra, warga RT 005/RW 026, Mojosongo ini mengatakan, dirinya telah terdaftar dalam DPT. Dony mengaku akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang lantaran optimistis akan menghasilkan pemimpin bangsa yang masih bisa diharapkan.
“Harus opitimis, saya sudah terdaftar di DPT. Saya masih percaya pemilu mendatang dapat menghasilkan pemimpin baru yang layak memimpin bangsa ini kedepan,” pungkasnya.