SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, WONOGIRI — Krisis perangkat desa memaksa para sekretaris desa di Wonogiri merangkap berbagai tugas. Begitu pula bagi Agung. Sekretaris Desa (Sekdes) Sendang Kecamatan Wonogiri, yang merangkap sebagai Bendahara Desa Sendang dan Kepala Dusun (Kadus) Godean. Setelah nmengurusi masalah dusun, dia masih harus menyelesaikan pekerjaan pengelolaan keuangan dan laporan-laporan administrasi.
Meski mengampu sekaligus tiga jabatan, Agung ternyata tidak mendapat tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan (tamsil) yang dikantongi tiap bulan sama saja seperti seorang perangkat desa yang hanya memegang satu jabatan. “Ya pekerjaan saya jadinya bertumpuk. Belum selesai satu, ditambah pekerjaan lain. Padahal sebagai kadus bertanggung jawab juga untuk urusan menarik pajak bumi dan bangunan [PBB] yang tidak mudah. Desa kami memang sudah dalam kondisi sangat membutuhkan perangkat baru. Itu terjadi, paling parah, sejak 2011,” ungkap dia kepada Solopos.com, Selasa (5/11/2013).
Bukan hanya dirinya yang dibebani pekerjaan ganda, hampir semua perangkat desa di Sendang mengampu lebih dari satu jabatan. Akibatnya, jika seorang kadus belum bisa mengerjakan tugasnya, kepala desa (kades) lah yang harus rajin keliling dari dusun ke dusun. Biasanya hal itu berlaku untuk sosialisasi hal baru, misalnya program baru pemerintah.
Lebih ironis lagi, banyaknya beban pekerjaan tidak diimbangi penghasilan yang layak. Agung menceritakan para perangkat desa biasanya punya pekerjaan sampingan agar dapur tetap mengepul dan biaya sekolah anak tercukupi. Kondisi tersebut yang membuat seorang perangkat desa di Sendang, yang bekerja sejak 2010, memilih mundur dan berkonsentrasi mencari nafkah sebagai petani karamba. Dia mengatakan, Mei lalu, perangkat yang mundur itu terpaksa digantikan warga yang ditunjuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Kadus Prampelan.
“Itu berdasarkan kesepakatan desa dan upaya Kades kami untuk memastikan semua pekerjaan desa jalan terus. Tugas Kadus Prampelan diberikan kepada Ketua RT 001/RW 007, Suprapto. Yang bersangkutan tidak dapat tamsil, tapi bisa mengolah tanah bengkok desa. Dengan cara itu pekerjaan bisa jalan,” ujar dia.
Kondisi krisis perangkat desa di Wonogiri diakui Ketua PPDI Kabupaten Wonogiri, Widi Hartono. Dia menjelaskan kondisi krisis itu sudah terjadi di beberapa desa. Menurutnya, ada desa yang hanya memiliki tiga kadus di satu desa. Padahal, dia menilai peran kadus sebagai tangan panjang pemerintah sangat dibutuhkan. Widi yang juga Kadus Guntur, Desa Gunturharjo, Kecamatan Paranggupito itu pun menyebut kekurangan terjadi pula pada kepala urusan (kaur) dan sekretaris desa (sekdes). Untuk itu, dia meminta kekosongan tersebut segera diisi.
“Kadus dan kaur banyak yang kosong. Belum lagi soal sekdes yang juga kosong karena mekanisme untuk mengisinya bermasalah. Kalau tidak segera dibereskan ini akan terus jadi masalah desa. Bagaimana mau membangun desa kalau begitu?” tegas Widi.
Kekosongan 360 perangkat desa dari total 1.997 dusun di Wonogiri memang menjadi masalah krusial. Pasalnya, masalah itu bukan hanya berujung pada tidak optimalnya kinerja pemerintah desa, namun juga masalah pemenuhan hak sebagai seorang abdi negara walau tidak menyandang pangkat pegawai negeri sipil (PNS).