SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Aksi unjuk rasa ribuan buruh dan pekerja dari berbagai perusahaan di Boyolali di kantor bupati setempat, Senin (4/11/2013), mendapat pengamanan ketat dari aparat. (Septhia Ryanthie/JIBI/Solopos)
Solopos.com, BOYOLALI — 2.500 perwakilan buruh dan pekerja dari berbagai perusahaan di Kabupaten Boyolali, Senin (4/11/2013), mengadakan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Boyolali di kompleks perkantoran terpadu Pemkab di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo.
Mereka mengajukan sejumlah tuntutan di antaranya penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Boyolali 2014 sebesar 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL), penghapusan sistem outsourcing serta menolak upah murah bagi buruh dan pekerja.
Sebelum tiba di kantor bupati, ribuan buruh dan pekerja tersebut melakukan orasi selama beberapa menit di Tugu Jam depan Pasar Kota Boyolali. Aparat dari berbagai unsur terkait mengamankan jalannya aksi tersebut. Aksi dilakukan buruh dan pekerja dengan menggunakan satu mobil pikap dan ribuan sepeda motor.
Selepas orasi di Tugu Jam, aksi yang dikoordinatori DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Boyolali itu dilanjutkan di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja, Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Boyolali, kemudian menuju kantor bupati di Kemiri.
Kedatangan mereka diterima jajaran Pemkab setempat. Sejumlah perwakilan dari DPC SPN Boyolali yang berasal dari unsur serikat pekerja PT Hanil, PT Sari Warna, PT Sri WahanaN PT Safari Tex, PT Prima Yudha, PT Bengawan Solo Garmen dan PT Pilar Sejahtera itu kemudian beraudiensi dengan Wakil Bupati (Wabup), Agus Purmanto, Asisten II Bidang Ekbang dan Kesra, Juwaris dan Kepala Dinsosnakertrans, Joko Sujono.
Melalui audiensi tersebut mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan serta berharap agar Pemkab memberikan perhatian dan menindaklanjuti persoalan UMK tersebut.
