SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Solopos.com, WONOGIRI--Pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diduga dipaksa mengubah rancangan anggaran biaya (RAB) bantuan alat permainan edukasi (APE) senilai total Rp3 miliar.
Padahal, perubahan itu berisiko membuat bantuan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Informasi yang dihimpun solopos.com, pemaksaan mengubah RAB tersebut berlangsung Jumat (1/11), di Gedung PGRI Wonogiri. Saat itu, pengelola 300 PAUD se-Wonogiri diminta mengubah APE yang mereka usulkan sesuai dengan APE yang siap disediakan rekanan.
Penjelasan mengenai perubahan itu disampaikan jajaran Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri dan seorang bakal rekanan.
Sumber solopos.com yang hadir saat acara, ketika dihubungi solopos.com, Minggu (3/11/2013), menceritakan dalam pertemuan itu 300 pengelola PAUD menerima penjelasan APE apa saja yang bisa dimasukkan dalam proposal. Namun, APE tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga. Sebagai gambaran, sumber solopos.com, tersebut menjelaskan sebagian pengelola PAUD sebenarnya mengusulkan permainan luar ruangan, seperti perosotan, ayunan, dan beban keseimbangan.
Akan tetapi, dalam pertemuan itu para pengelola justru diarahkan mengganti proposal dengan APE lain yang berukuran kecil dan merupakan permainan dalam ruangan sesuai barang yang disediakan rekanan.
“Kebutuhan lembaga itu beda dengan apa yang diminta dinas dan rekanan saat penjelasan itu. Banyak juga penilik sekolah yang peduli, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap saja pengelola PAUD menandatangani perubahan itu,” ungkap dia.
Dia melanjutkan indikasi pemaksaan tersebut semakin kuat saat pengelola menerima intimidasi. Seperti, ancaman jika pengelola PAUD tidak mau menerima perubahan itu, bantuan APE tidak akan cair. Ada juga intimidasi bahwa pengelola yang tidak mau meneken perubahan RAB terancam kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan pada tahun depan.
Sumber solopos.com tersebut menyebut kejadian seperti itu baru terjadi tahun ini.
Sementara itu, Kepala Disdik Wonogiri, Siswanto, mengaku kaget dengan informasi tersebut. Apalagi, informasi langsung datang dari Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto.
Siswanto pun langsung melakukan klarifikasi ke Bidang PNFI. “Saya tanyakan, katanya tidak ada pemaksaan. Itu hanya pertemuan untuk percepatan penyerapan anggaran. Mengarahkan agar usulan sesuai regulasi. Dan, rekanan hadir bukan berarti harus ambil ke rekanan itu. Rekanan hanya memberi penawaran, dipilih silakan, tidak ya silakan,” terang Siswanto.
Kendati demikian, Siswanto memastikan akan menelusuri laporan tersebut. Para prinsipnya, dia menegaskan bantuan hibah Rp3 miliar itu harus digunakan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan rekanan. Siswanto menolak semua praktik pemaksaan semacam itu, meskipun hal itu untuk mempermudah pelaksanaan lelang sekaligus penyerapan anggaran.