SOLOPOS.COM - Ilustrasi bangunan sekolah (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 55 SD di Sukoharjo akan digabungkan karena jumlah siswa yang terlalu sedikit. Hal tersebut menimbulkan polemik baru berupa masalah penempatan guru SD terkait. Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo berjanji menempatkan para guru secara manusiawi dan memperhatikan kesejahteraan mereka.
Hal itu disampaikan Kabid TK/SD-MI/SLB Disdik Sukoharjo, Mulyadi kepada wartawan, Sabtu (2/11/2013), menyusul adanya beberapa guru SD yang menanyakan mutasi kerja jika rencana regrouping atau penggabungan tersebut benar-benar dilakukan. Menurutnya, para guru menanyakan perihal itu karena ada sedikit kekhawatiran dipindah ke lokasi yang jauh.
“Kami berupaya memprioritaskan lokasi sekolah yang dekat dengan rumah guru tersebut. Selain itu, kami juga mempertimbangkan kebutuhan guru,” jelasnya.
Menurut dia, sebuah SD yang ideal setidaknya memiliki sembilan orang guru. Rinciannya, ada satu kepala sekolah, enam guru kelas, satu guru mata pelajaran (mapel) agama, dan satu guru olahraga. Ia menegaskan kebanyakan SD di Sukoharjo memiliki jumlah guru yang ideal. “Bagi guru mapel, mungkin satu guru mengajar di dua sekolah. Sesuai kebutuhan. Apalagi memang ada jatah minimum jam mengajar bagi guru bersertifikasi. Itu enggak apa-apa [satu guru di dua SD],” terangnya.
Terkait rencana penggabungan, pihaknya masih menunggu legalisasi dari Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, terhadap tim gabungan yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo, Joko Sutarto. Tim lintas sektoral tersebut bertugas mengkaji proses penggabungan 55 SD.
“Kami berharap Desember 2014 keputusan regrouping sudah ada. Regrouping juga tak harus menunggu tahun ajaran baru. Tapi tim akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum hal itu dilakukan,” kata dia.
Ia menambahkan, pertimbangan penggabungan akan mengacu pada letak geografis dan jumlah siswa pada SD tersebut. Pertimbangan geografis menjadi syarat mutlak dalam penentuan regrouping 55 SD di Sukoharjo. “Kami menghindari anak putus sekolah. Kami tak mau jika ada anak-anak yang terancam putus sekolah karena lokasi sekolah terlalu jauh,” pungkasnya.