SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Google/ posyandu.org)
Solopos.com, SOLO — Para kader posyandu di Kota Solo mengancam mogok memberikan pelayanan. Mereka kecewa lantaran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) kader batal digulirkan di 2014.
Kekecewaaan tersebut disampaikan para kader yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) saat beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Solo, Kamis (31/10/2013).
Kader Posyandu dari Kelurahan Petoran, Kiswati, menyampaikan selama ini para kader sering tombok terkait operasional posyandu termasuk untuk memberikan pelayanan.
Kader Posyandu dari Kelurahan Petoran, Kiswati, menyampaikan selama ini para kader sering tombok terkait operasional posyandu termasuk untuk memberikan pelayanan.
Dikatakannya, pernah ada kejadian kecelakaan yang menimpa kader posyandu saat menjalankan tugasnya.
“Pernah ada kejadian kader yang kecelakaan dan harus dioperasi. Kalau menggunakan PKMS silver tentu tidak bisa membiayai sampai operasi. Apabila diberikan fasilitas, ya kami berharap bisa diberikan PKMS gold. Kami tidak berharap sakit, tetapi hal itu dimaksudkan untuk berjaga-jaga,” urai dia.
Kader lainnya, Hapi, mempertanyakan apresiasi yang akan diberikan pemkot kepada para kader posyandu yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Sementara kader posyandu dari Kepatihan Wetan, Endang Sri Wahyuni, menuturkan saat ini dirinya menangani tujuh posyandu di wilayahnya lantaran saking susah mencari kader posyandu.
“Sudah woro-woro mencari bibit baru untuk kader posyandu, ini malah PKMS kader dibatalkan,” ucap dia.
Bahkan, kader posyandu dari Danukusuman, Sadiyani, mengancam mogok jika pembatalan PKMS kader benar-benar direalisasikan.
“Kalau nanti benar-benar dibatalkan, kmai kader posyandu mau mogok,” tegas dia disambut tepuk tangan kader lainnya.
Puluhan kader tersebut ditemui oleh empat anggota Komisi IV yakni Paulus Haryoto, Reny Widyawati, Hartanti serta Tutik Marikaryanti. Menanggapi keluhan para kader, Reny menyampaikan tak diakomodirnya PKMS kader di KUA-PPAS 2014 bukan berarti batal 100%.
Pihaknya berjanji bakal memperjuangkan agar PKMS kader tetap bisa digulirkan tahun depan.
“Ini belum batal sepenuhnya. Masih ada kesempatan untuk memperjuangkan ada PKMS kader. Jadi, jangan mogok dulu,” urai dia.
Ditambahkannya, wacana pemberian reward kepada kader posyandu selain PKMS kader sebenarnya pernah muncul yakni imunisasi untuk mencegah kanker serviks.
“Tetapi, untuk pemberian imunisasi itu membutuhkan dana banyak karena biaya satu orang itu mencapai Rp1,8 juta,” katanya.
Dalam kesempatan itu, FKKP meminta anggota Dewan yang hadir dalam pertemuan menantandangani petisi yang isinya menegaskan pemberian PKMS bagi kader posyandu.
