SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, BOYOLALI — Dana yang dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kantor-kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di kompleks perkantoran terpadu di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, masih dimungkinkan untuk didrop. Hal itu mengingat APBD 2014 belum digedok.
Hal itu dikemukakan anggota DPRD Boyolali, Moh Basuni, kepada wartawan, Rabu (23/10/2013). Menurut Basuni, meskipun telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS), bukan berarti alokasi dana itu tidak bisa dibatalkan.
“Masih ada pembahasan dan bisa saja alokasi dana itu ditolak oleh DPRD jika memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu,” ungkap Basuni menanggapi desakan sejumlah pihak agar DPRD dan Pemkab membatalkan anggaran pembangunan sejumlah kantor di Kemiri itu.
Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD tersebut menyatakan dalam pembahasan nanti pihaknya akan mempertanyakan tentang perkembangan dari eksekutif perihal pembangunan kantor-kantor di kawasan terpadu tersebut. Sebab menurut dia, sejauh ini DPRD belum memperoleh laporan resmi dari eksekutif tentang penggunaan anggaran secara detil dan pelaksanaan pembangunan di kawasan itu.
“Selama ini kami [DPRD] seolah ditinggal,” ungkapnya.
Pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban dari eksekutif atas penggunaan anggaran pembangunan kantor-kantor tersebut.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, menyampaikan informasi seputar kepindahan kantor setda setempat ke gedung baru di Kemiri yang dijadwalkan Kamis (24/10/2013).
“Rencananya Kamis pagi seusai apel pagi, acara boyongan setda ke Kemiri. Malam harinya, kami menggelar acara slup-slupan pukul 19.00 WIB di gedung setda baru,” ujar Wiwis melalui pesan singkatnya yang dikirim kepada Solopos.com, Rabu.