SOLOPOS.COM - ilustrasi tes CPNS (JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO – Perekrutan lulusan Sastra Daerah untuk lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini dinilai minim. Pasalnya, dari puluhan ribu lowongan dari berbagai instansi dan kementerian, hanya satu lowongan yang dibuka untuk lulusan Sastra Daerah.
Demikian disampaikan Ketua Jurusan (Kajur) Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Suparjo, kepada wartawan di Rektorat UNS, Selasa (22/10/2013).
Dari pencarian di seluruh instansi dan kementerian yang menggelar penerimaan CPNS, pihaknya hanya menemukan satu lowongan yakni bidang Folologi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI).
“Kalau dibandingkan dengan lowongan CPNS 2012 turun sangat drastis, dulu ada sepuluhan lebih. Bahkan sebelum moratorium, masih ada instansi perbankan yang mau menerima lulusan Sastra Daerah,” jelas Suparjo yang menjadi Anggota Dewan Bahasa Jateng.
Pihaknya menyesalkan hal tersebut, lantaran dalam Sastra Daerah dinilai mempunyai sarat nilai-nilai moral. Selain itu, menanggapi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng yang mewajibkan semua sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK untuk memuat mata pelajaran (mapel) Bahasa Daerah.
Hal itu didukung Perda Provinsi Jateng No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa. Dilanjutkan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) No.57 Tahun 2013 yang mengatur tentang Implementasi Perda No.9 Tahun 2012.
“Sesuai dengan hasil sosialisasi Perda dan Pergub itu yang kami lakukan di beberapa daerah, masyarakat masih membutuhkan Sastra Daerah dan masih dianggap penting,” imbuhnya.
Menurutnya, dengan adanya Perda dan Pergub yang mengatur tentang Bahasa Daerah, semestinya Pemerintah Pusat maupun Daerah mengakomodasi lulusan Sastra Daerah maupun Pendidikan Bahasa Daerah dalam perekrutan CPNS. Selain itu, semestinya jumlah guru Bahasa Daerah juga semakin dibutuhkan mengingat setiap tahun ada yang pensiun.
Di sisi lain, sejak 1976, Jurusan Sastra Daerah UNS telah meluluskan sedikitnya 970 sarjana Sastra Daerah. Saat ini para lulusan tersebut telah tersebar di Jawa Tengah bahkan seluruh Indonesia. Lima orang di antaranya menjadi Kepala Balai Bahasa di lima provinsi yakni, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau. Selain itu, satu di antaranya lagi menjadi Kepala Perpustakaan Museum Proklamator Bung Karno di Blitar. “Memang penyebarannya sampai ke luar Jawa.”
Dalam kesempatan yang sama, salah satu Dosen Jurusan Sastra Daerah FSSR UNS, Sisyono Eko Widodo, menambahkan perhatian pemerintah terhadap bahasa dan sastra dinilai kurang. Padahal mapel tersebut sarat dengan nilai budaya dan moral yang mampu membentuk jati diri bangsa.
“Kami menyelenggarakan pertemuan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia (Imbasadi) di UNS pada 23-27 Oktober mendatang supaya mendorong perhatian terhadap bahasa dan sastra daerah serta membuka peluang kerja bagi lulusannya,” jelasnya.