Rabu, 23 Oktober 2013 17:15 WIB Bony Eko Wicaksono/JIBI/Solopos Karanganyar Share :

PEMILU 2014
Penertiban Atribut Kampanye di Karanganyar Tunggu Payung Hukum

Solopos.com, KARANGANYAR — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar segera menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai pembagian zona alat peraga kampanye pemilihan legislatif (Pileg) 2014. Surat tersebut menjadi payung hukum untuk menertibkan atribut kampanye para calon legislatif (caleg) yang melanggar aturan.

Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, mengatakan hingga sekarang belum ada payung hukum yang mengatur penertiban alat peraga kampanye Pileg.

Pihaknya masih menunggu penerbitan SK yang mengenai zona alat peraga kampanye Pileg di setiap kecamatan.

“Belum ada payung hukumnya, makanya kami masih bingung untuk menertibkan alat peraga kampanye Pileg,” katanya kepada Solopos.com, Rabu (23/10/2013).

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang dan Pedoman Kampanye Pemilu Legislatif terdapat pembagian zona kampanye sesuai jumlah desa di Karanganyar. Panitia Pemungutan Suara (PPS) mempunyai kewenangan menentukan lokasi pemasangan atribut kampanye di setiap desa.

Dalam SK KPU tersebut diatur instansi atau lembaga yang berwenang mengatur penertiban alat peraga kampanye Pileg. Sehingga penertiban atribut kampanye yang melanggar aturan bisa segera dilakukan.

“Kami belum tahu apakah yang berhak menertibkan atribut kampanye Panwaslu Karanganyar atau Satpol PP Karanganyar. Makanya payung hukum harus segera diterbitkan,” terangnya.

Sebenarnya, lanjut Joko, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan KPU Karanganyar untuk membahas penertiban atribut kampanye Pileg. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyosialisasikan aturan tersebut kepada para pengurus partai politik (parpol). Mereka diminta mencopoti atribut kampanye yang terang-terang melanggar hukum.

Sementara itu, Pejabat Divisi Pencalonan dan PAW KPU Karanganyar, Kharis Triyono, menyatakan pihaknya telah merancang draf aturan kampanye dan telah dibahas oleh para stakeholder. Pihaknya juga telah menyosialisasikan aturan atribut kampanye kepada para pengurus parpol.

Menurut Kharis, para caleg yang bertarung pada Pileg berjumlah 435 orang yang terbagi dalam lima daerah pemilihan (dapil). Masa kampanye Pileg dimulai pada Januari di setiap dapil. Sementara pelaksanaan pemungutan suara digelar pada 9 April 2014 mendatang.

lowongan kerja
lowongan kerja KLINIK PRATAMA WHITE ROSE, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…