SOLOPOS.COM - Ilustrasi mendung di Keraton Solo (Agoes Rudianto/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, legawa dengan pencoretan usulan dana hibah untuk renovasi Keraton Solo sebesar Rp1,7 miliar pada 2014. Mediasi keraton yang belum tuntas diakuinya menghambat pengajuan dana tersebut.
“Memang belum disetujui. Kalau sudah selesai konflik nanti diajukan lagi,” ujarnya saat ditemui wartawan di Balai Kota, Selasa (22/10/2013).
Wali Kota tak menampik konflik yang berlarut-larut merintangi sumber pembiayaan pemerintah pada keraton. Pasalnya, hingga kini masih ada tarik ulur kewenangan dalam pencairan bantuan di internal keraton.
Rudy menegaskan yang paling berhak mencairkan atau memberi mandat pencairan dana hanyalah Raja Keraton, Paku Buwono (PB) XIII.
Rudy menegaskan yang paling berhak mencairkan atau memberi mandat pencairan dana hanyalah Raja Keraton, Paku Buwono (PB) XIII.
“Daripada sulit dicairkan, mending ditunda dulu,” ucapnya.
Menurut Wali Kota, dana Rp1,7 miliar rencananya digunakan untuk merenovasi Sasana Sewaka. Diketahui, ruangan singgasana raja ini rusak parah di bagian atap. Meski pengajuan di APBD 2014 gagal, Rudy siap mengajukan dana serupa di APBD Perubahan 2014.
Upaya itu diperkuat lelang perbaikan Sasana Sewaka bersumber APBN yang hingga kini masih buram.
“Harapannya mediasi segera tuntas. Sehingga dana bantuan dari kota, provinsi maupun pusat bisa masuk,” tuturnya.
Dia menyebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang paling mengerti urusan itu. Demikian halnya dengan proposal bantuan yang tidak diajukan keraton sejak 2012.
“DPPKA yang tahu, saya tidak ngecek satu-satu.”
Kendati SPj maupun proposal macet, Rudy tetap berkomitmen menganggarkan dana operasional keraton sebesar Rp300 juta di 2014. Dana tersebut digunakan untuk membiayai tagihan listrik, air dan telepon.
Tahun ini, pihaknya mengklaim sudah membiayai biaya listrik di keraton.
“Jumlahnya berapa saya lupa, tapi kelihatannya tidak banyak,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton, K.P. Winarno Kusumo, membantah keraton telah dikucuri dana operasional dari Pemkot.
Dia menegaskan sejak 2010 keraton sama sekali tidak menerima hibah dari pemerintah. Ihwal tagihan listrik, pihaknya mengaku membiayai sendiri dari karcis wisata.
