SOLOPOS.COM - Demo pekerja outsourcing PLN (Insetyonoto/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SEMARANG — Ribuan pekerja outsourcing PLN Distribusi Jateng dan DIY dari berbagai kabupaten/kota menggeruduk Kantor Gubernur Jateng di Jl Pahlawan, Kota Semarang, Senin (21/10/2013).
Mereka datang secara bergelombang, dengan mengendarai puluhan bus, mobil, dan truk terbuka, sambil membawa poster serta spanduk.
Pengunjuk rasa kemudian melakukan blokade, menutup ruas jalan protokol Jl Pahlawan baik sebelah timur, depan Kantor Dinas Sosial, dan sebelah timur depan Kator Gubernur Jateng.
Pengunjuk rasa kemudian melakukan blokade, menutup ruas jalan protokol Jl Pahlawan baik sebelah timur, depan Kantor Dinas Sosial, dan sebelah timur depan Kator Gubernur Jateng.
Aksi pekerja outsourcing PLN tersebut didukung Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI), Federasi Serikat Pekerja Listrik Nasional (FSPLN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan LBH Jogja.
Pengunjuk rasa mengusung satu tuntutan, yakni supaya mereka semua diangkat menjadi pegawai tetap Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Eko yang bekerja pada bidang pelayanan teknik (yantek) kantor PLN Pati, lebih lanjut menyatakan sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BMUN) seharusnya PLN mematuhui UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan UU tersebut pekerja yang sudah dikontrak selama dua tahun, dan diperpanjang satu tahun harus diangkat menjadi pegawai tetap.
”Kenyataannya banyak dari kami telah bekerja puluhan tahun belum juga diangkat menjadi pegawai tetap PLN,” tandas Eko yang mengaku telah bekerja selama 20 tahun.
Dia menambahkan aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk kemarahan terhadap Direktur Utama PLN yang tidak mematuhi ketentuan UU.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Waluyo, mengungkapkan jumlah pekerja outsourcing PLN Distribusi Jateng dan DIY sekitar 10.111 orang, dengan pekerjaan meliputi, pelayanan teknik, pembaca meteran, dan administrasi.
”Tuntutan kami tidak muluk-muluk hanya minta diangkat menjadi pegawai tetap PLN,” tandas dia.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang menerima perwakilan pengunjuk rasa, menyatakan akan meminta roadmap penyelesaian pekerja outsourcing yang telah dibuat PLN.
”Saya harus tahu dulu roadmap dari PLN, setelah itu mari duduk bersama melakukan rembugan mencari penyelesaian terbaik. Waktunya segera,” ujar dia.
Menanggapi kekhawatiran adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja outsourcing yang melakukan demonstrasi, Ganjar menyatakan tidak benar.
