Soloraya
Minggu, 20 Oktober 2013 - 08:35 WIB

UMK 2014 : Pekerja-Pengusaha Tunggu Langkah Pemkab Boyolali

Redaksi Solopos.com  /  Tutut Indrawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi upah pekerja. (JIBI/Solopos/Dok.)

Ilustrasi Upah Pekerja (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, BOYOLALI — Serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Boyolali sama-sama menunggu langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2014.

Advertisement

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, penetapan UMK Boyolali 2014 belum jelas. Menyusul belum adanya kesepakatan serikat pekerja dan Apindo terkait nilai UMK tersebut.

Di sisi lain, Bupati Boyolali, Seno Samodro telah meminta kedua belah pihak melakukan musyawarah mufakat untuk penentuan nilai UMK tersebut. Bupati juga telah meminta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat untuk segera memfasilitasi pertemuan kembali secara tripartit hingga diperoleh kesepakatan.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Boyolali, Wahono, saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (19/10/2013), mengatakan hingga Sabtu tersebut pihaknya belum menerima informasi dari Dinsosnakertrans perihal diadakannya pertemuan lanjutan untuk membahas UMK.

Advertisement

Wahono menambahkan jika melihat angka UMK Solo 2014 yang sudah diusulkan Walikota, Hadi Rudyatmo, pihaknya berharap Pemkab Boyolali juga dapat mengambil langkah serupa terkait penetapan angka UMK untuk Boyolali. “Angka UMK Solo yang diusulkan Walikota dasarnya jelas, yaitu berdasarkan angka hasil survei September ditambah 5 persen pertumbuhan ekonomi. Diharapkan Boyolali juga bisa seperti itu,” kata Wahono.

Wahono mengungkapkan pada dasarnya, pihaknya mendukung visi dan misi Bupati, Boyolali Proinvestasi. Namun pihaknya meminta hal itu jangan dimaknai berbeda. Menurutnya, proinvestasi yang terpenting adalah pelayanan birokrasi yang mudah dan efektif, infrastruktur, serta ketersediaan lahan dengan tenaga kerja.

“Dan paling penting sekali, daerah itu kondusif. Jadi upah buruh nomor terakhir. Apalagi upah bagi buruh di wilayah Jateng masih tergolong rendah,” imbuhnya.

Advertisement

Wahono menilai upah akan mendorong pekerja lebih tahan terhadap daya beli dan akan memacu pertumbuhan ekonomi karena transaksi jual-beli di Boyolali akan meningkat. “Jadi upah di Boyolali akan membantu kebutuhan buruh walaupun belum sejahtera,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Apindo Boyolali, Joko Warsito, juga mengatakan belum mendapatkan informasi seputar pertemuan tripartit lanjutan. Dikatakan dia, saat ini Apindo memilih menunggu keputusan dari Bupati perihal penetapan nilai UMK Boyolali tersebut. “Kami masih menunggu bagaimana keputusan Bupati. Jika memang ada pertemuan lagi untuk membahas hal itu ya kami siap,” tandasnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif