SOLOPOS.COM - Ilu
Solopos.com, WONOGIRI — Sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kepatuhan 148 desa/kelurahan dan empat kecamatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemkab Wonogiri memberikan hadiah berupa kursi lipat.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Bidang (Kabid) PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surip Suprapto, mewakili Kepala DPPKAD Wonogiri, Haryono, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Kamis (17/10/2013).
Sementara itu, rencana evaluasi yang bakal dihelat tak lama lagi bakal fokus untuk mengingatkan desa/kelurahan dan kecamatan yang belum melunasi PBB. Menurut dia, ada lima kecamatan yang realisasi PBB-nya kurang dari 50%. Lima kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Selogiri (realisasi 29 %), Slogohimo (35%). Wonogiri (45%), Sidoharjo (46), dan Manyaran (47).
Saat ini, Surip mengakui memasuki pertengahan Oktober, memang sudah ada tambahan setoran PBB dari desa/kelurahan. Realisasi pembayaran PBB pun sudah menggeliat, menjadi Rp8,86 miliar atau 71% pada pekan I Oktober. “Ya sudah menunjukkan geliat. Sudah ada yang membayar pada pekan I Oktober. Walau lunas untuk yang seperti ini tidak mendapat hadiah, karena jelas melewati batas akhir pembayaran,” imbuh dia.
Menanggapi minimnya realisasi PBB di kecamatannya, Camat Selogiri, Bambang Haryanto, mengakui hal itu. Menurut Bambang, untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembinaan pada desa/kelurahan. Dia menyebut ada beberapa poin yang menjadi kendala mengapa pembayaran PBB kurang optimal. “Penyebabnya, bisa terkait petugas pemungutnya, wajib pajak yang sulit dicari, dan karena banyak warga kami merantau. Tapi kami terus akan mengingatkan warga,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 146 desa/kelurahan di Wonogiri belum melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada jatuh tempo pembayaran 30 September 2013. Artinya, hanya 148 desa yang sudah membayar kewajiban. Sementara itu dilihat dari realisasinya, pembayaran PBB se-Kabupaten Wonogiri telah mencapai Rp8,12 miliar atau 65,14% dari target Rp12 miliar.
“Jadi jatuh tempo 30 September, baru 148 desa/kelurahan yang lunas. Padahal, sebelumnya kami sudah mengirimkan surat ke camat, agar ditindaklanjuti ke kepala desa/kelurahan di wilayahnya. Nanti, rencananya akan kami adakan evaluasi menyeluruh di bulan Oktober ini,” terang Surip, saat ditemui Solopos.com, Kamis.
