SOLOPOS.COM - Ilustrasi SPPT PBB (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, SUKOHARJO — Munculnya proyek perumahan di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, menjadi salah satu pemicu rendahnya realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kepala Tata Usaha (TU) UPTD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kecamatan Mojolaban, Endro Hartono, saat ditemui Solopos.com, Jumat (11/10/2013), mengaku kesulitan mendongkrak realisasi PBB di tiga desa yakni Palur, Sapen dan Triyagan.
Alasannya, banyak objek pajak yang telah beralih kepemilikan beberapa bulan terakhir. Objek pajak yang dulu dikuasai oleh satu orang kini telah dikuasai beberapa orang. Parahnya, pemilik baru objek pajak adalah kaum pendatang yang identitasnya belum diketahui.
Endro menjelaskan, objek pajak beralih kepemilkan karena digunakan untuk proyek perumahan. Proses jual beli tanah untuk perumahan dilakukan di notaris swasta dan tidak dilaporkan ke pemerintah desa setempat.
“Hal ini menjadi masalah serius di Mojolaban,” katanya.
Endro menerangkan, nilai PBB di Desa Palur yang belum dibayarkan hingga Kamis (10/10/2013) sebesar Rp130.142.579. Sedangkan untuk Desa Sapen dan Triyagan berturut-turut Rp47.501.174 dan Rp89.225.667.
“Nominalnya masih cukup besar, sayang bila lepas,” imbuhnya.
Hingga saat ini baru Desa Klumprit yang realisasi PBB-nya mencapai 100 persen. Nilai PBB di Klumprit 57.372.105 dari jumlah WP sebanyak 1.936 orang. Untuk mendorong realisasi PBB, Endro mengedarkan daftar WP yang belum menunaikan kewajiban mereka.
Dalam waktu dekat tim UPTD kecamatan akan berkunjung ke tingkat rukun tetangga (RT) /rukun warga (RW) untuk menyosialisasikan kewajiban membayar PBB.
Kaur Umum Desa Triyagan, Giyarto, mengkonfirmasi banyak objek pajak yang status kepemilikannya sumir.
Pasalnya para pemilik baru objek pajak adalah kelompok pendatang alias bukan warga Triyagan. Namun dia menyatakan, bila dilihat dari nominal realisasi PBB di Desa Triyagan, terbilang besar.
