SOLOPOS.COM - Ilustrasi instalasi listrik PT PLN (Persero) (Dok. Solopos/Detikcom)
Solopos.com, JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bertekad membangun sendiri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan dana investasi internal di 15 lokasi.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan rencana pembangunan pembangkit bernama Merah Putih ini merupakan proyek pertama PLN karena selama ini perseroan itu menggunakan perusahaan asing, terutama dari China. Rencana pembangunan tahap pertama yang sudah diumumkan berada di tiga lokasi.
“Saat ini besar investasi dan pengadaan lelangnya sedang proses. Lelang diperkirakan 3-6 bulan,” katanya, Rabu (9/10/2013). PLTU di 3 lokasi dijadwalkan beroperasi mulai akhir 2015.
Pembangunan pembangkit ini, ujar Nur, tidak murah. Perseroan mengakui mereka lebih memprioritaskan pembangunan dengan tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar. Masing-masing lokasi memiliki dua unit pembangkit.
Total pembangkit yang akan beroperasi pada tahap pertama ada 6. Kapasitas listrik dari pembangkit Merah Putih maksimal 20 MW per lokasi.
Tiga lokasi yang saat ini sudah diumumkan adalah di Kecamatan Luwuk, Sulawesi Tengah berkapasitas 2×10 MW. Selanjutnya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat berkapasitas 2×10 MW. Lokasi ketiga yang akan beroperasi 2 tahun mendatang ada di Kabupaten Simeulue, Aceh berkapasitas 2×7 MW.
PLN tetap menggunakan sistem lelang untuk melengkapi pembangunan pembangkit. Komponen dalam negeri antara lain turbin yang diproduksi anak perusahaan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Untuk pembuatan turbin, PT DI akan bekerja sama dengan perusahaan Jerman, Siemens. Komponen yang lain seperti generator akan diproduksi oleh PT Pindad (Persero). Generator yang diproduksi badan usaha milik negara itu dapat menghasilkan listrik hingga 8 MW.
Seluruh pembangit akan menggunakan batu bara. Nur mengatakan, PLN merupakan konsumen terbesar batu bara dalam negeri. Pembangunan PLTU tersebut mendorong meningkatkan permintaan batu bara di dalam negeri.
Terkait dengan kebutuhan batu bara dalam negeri, ketua umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu sempat menyatakan anggotanya siap untuk memasok sebanyak-banyaknya produksi tambang itu ke dalam negeri. “Kami ingin ke [pasar] domestik jika pembangkitnya sudah siap,” katanya.
Dia mengatakan, pengusaha batu bara, terutama anggota APBI sepakat Indonesia Coal Index (ICI) menjadi acuan untuk penjualan dalam negeri. Mengenai harga batu bara, asosiasi tidak keberatan jika harga di ICI lebih tinggi dari acuan Newcastle. Namun, permasalahannya adalah penampung komoditas ini masih terbatas.
Bob mengatakan, pemerintah perlu untuk meninjau undang-undang kelistrikan agar pembangunan pembangkit tidak dimonopoli. Dia menambahkan, sudah selayaknya penambang batu bara juga membangun pembangkit untuk menunjang kebutuhan listrik.