SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO--Pagu anggaran untuk program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) diperkirakan bakal meningkat di 2014. Kenaikan itu diperkirakan mencapai Rp35 miliar.
Jumlah ini lebih besar dibanding alokasi anggaran di APBD 2013 yang mencapai Rp18 miliar. Sekretaris Komisi IV, Abdul Ghofar Ismail, menuturkan kenaikan itu salah satunya disebabkan lantaran ada peningkatan nilai klaim PKMS jenis silver dari Rp2 juta menjadi Rp5 juta.
“Penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) pagu anggaran PKMS sekitar Rp35 miliar. Memang ada rencana kenaikan PKMS silver menjadi Rp5 juta. Melihat kemampuan daerah, kenaikan itu memungkinkan,” jelasnya saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Senin (7/10/2013).
Disampaikannya, alokasi anggaran tersebut lebih irit ketimbang pemkot meleburkan program PKMS ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) mulai 2014.
Disampaikannya, alokasi anggaran tersebut lebih irit ketimbang pemkot meleburkan program PKMS ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) mulai 2014.
“Kalau dengan BPJS pemkot harus menyiapkan dana untuk membayar premi mencapai Rp63 miliar. Habis tidak habis, ya dana itu tidak bisa ditarik lagi. Padahal, selama ini PKMS hanya terpakai antara Rp11 miliar-Rp12 miliar,” ungkapnya.
Selain menaikkan nilai klaim PKMS silver, Ghofar juga mengakui ada rencana menggulirkan PKMS kader mulai tahun depan. Hanya, pihaknya berpandangan pemkot perlu melakukan kajian kembali dengan rencana tersebut.
Selain persoalan keakuratan data, pihaknya juga meminta pemkot mempertimbangkan potensi terjadi konflik sosial. “Itu nanti menimbulkan keiirian pihak lain atau tidak,” jelas dia.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, Teguh Prakosa, menyatakan sepakat dengan kenaikan nilai klaim PKMS silver. “Kalau masih Rp2 juta, itu tidak cukup. Buat periksa saja, sudah habis,” katanya.
Namun, untuk bergulirnya PKMS kader pihaknya pemkot mengkaji ulang. Pasalnya, ada kekhawatiran PKMS kader bakal salah sasaran.
Dia mencontohkan selama ini para kader posyandu serta Ketua RT/RW kebanyakan dijabat oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi tergolong mampu.
“Memang tidak semua kader dan Ketua RT/RW itu dari kalangan orang mampu atau mereka sebagai PNS. Tetapi, kebanyakan selama ini kondisinya seperti itu. Kalau perilaku masyarakat mendukung, artinya para kader yang mampu itu sadar kalau mereka sebenarnya tidak layak mendapat PKMS, ya tidak masalah PKMS kader digulirkan,” urai dia.
Pendapat berbeda disampaikan Anggota Komisi IV, Reny Widyawati. Pihaknya menilai program tersebut merupakan terobosan positif yang digulirkan oleh pemkot. Terkait PKMS kader salah sasaran, Reny menilai hal itu tak perlu dikhawatirkan.
“PKMS ini kan untuk pelayanan di kelas III. Orang kaya tidak mungkin masuk kelas III saat dirawat di Rumah Sakit. Pastinya ke ruang yang lebih tinggi kelasnya,” katanya.