SOLOPOS.COM - Ilustrasi.dok
Solopos.com, SOLO – Saat ini Indonesia tengah kekurangan tenaga akuntan yang jumlahnya mencapai 25.000 orang. Jumlah kekurangan tersebut baru terdata dari lingkup pemerintahan dan belum termasuk kebutuhan instansi lain.
Hingga kini, jumlah akuntan di Indonesia baru mencapai 53.000 orang dari kebutuhan total sekitar 78.000 akuntan. Kurangnya tenaga akuntan dinilai menjadikan kinerja pemerintahan daerah terhambat terutama dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu diungkapkan Kepala Biro Perencanaan Pengawasan sekaligus Penanggung Jawab Program Star Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Justan Siahaan, kepada wartawan seusai memberikan materi dalam kuliah umum yang digelar di Aula Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (5/10/2013).
Menurut Justan, hal itu dinilai ironis lantaran keberadaan tenaga akuntan yang berkompeten dan profesional bisa mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan di Indonesia. “Pada tahun ini untuk lingkup pemerintahan saja masih kekurangan 25.000 akuntan,” jelasnya.
Kekurangan tenaga akuntan tersebut, lanjut Justan, sangat dirasakan oleh pemerintah kota (Pemkot) maupun pemerintah kabupaten (Pemkab) terlebih wilayah Indonesia bagian timur. Justan mencontohkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya ada tiga lembaga yang memiliki akuntan yakni BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bank Pemerintah Daerah.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga akuntan, lanjutnya, BPKP giat menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa Program Magister Akuntansi yang ada di Indonesia melalui Program Star BPKP.
Tahun ini, pihaknya menyalurkan 300 beasiswa kepada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia termasuk UNS Solo, sedangkan tahun depan diperkirakan jumlah penerima beasiswa meningkat menjadi 1.000 orang.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (AIA), Dwi Setiawan, menambahkan hingga kini jumlah akuntan di Indonesia baru mencapai 53.000 orang yang sebagian besar berada di instansi pemerintahan dan kantor pusat.
“Sekitar dua per tiga jumlah akuntan itu berada di instansi pemerintahan dan mayoritas di kantor pusat,” imbuhnya. Untuk menambah kompetensi akuntan dalam pengelolaan keuangan, pihaknya menyiapkan pendidikan ahli akuntansi pemerintahan. Nantinya tenaga akuntan bakal diuji kompetensinya terkait pemahaman prinsip akuntansi pemerintahan.