Solopos.com, SURABAYA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surabaya menilai penertiban lokalisasi bisa memunculkan prostitusi terselubung di hotel maupun pemondokan.
Ketua MUI Surabaya Muchid Murtadlo menuturkan setelah lokalisasi diobrak (dibubarkan) bisa saja praktiknya pindah ke hotel. Oleh karena itu pihaknya sedang giat kampanye agar didirikan hotel syariah.
“Intinya prinsip operasional berdasar nilai Islami, mulai makanan sampai standardisasi tamu yang menginap,” jelasnya, Jumat (4/10/2013).
Satu-satunya hotel di Surabaya yang telah mengantongi sertifikat syariah dari MUI yakni Grand Kalimas Hotel. General Manager Grand Kalimas Hotel Fami Putra Lubis menuturkan sertifikasi itu untuk menjaga kepercayaan konsumen.
Lokasi hotel di kawasan wisata religi Ampel menjadikan pelanggan mayoritas sangat peduli standar moral. “Sebagian pelanggan peziarah, pengantar atau calon jemaah haji luar pulau yang ikut embarkasi Juanda, pedagang maupun pelaut,” jelasnya.
Sebagian besar pelanggan itu, sambungnya, sangat peduli standar agama. Sehingga manajemen hotel memerhatikan, termasuk menseleksi tamu yang berkeinginan menginap hanya untuk mesum.
“Makanya kami usahakan dapat sertifikasi dan menjadi satu-satunya hotel berbasis syariah di Surabaya,” tegasnya.
Fami menuturkan tingkat keterisian hotel dengan 56 kamar yang dikelolanya 75%. Meski demikian manajemen saat ini sedang mengembangkan 44 kamar tambahan seiring peningkatan peziarah dan pebisnis yang masuk kawasan ampel.
Seperti diketahui Pemkot Surabaya telah menutup lokalisasi, satu di antaranya yang terletak di Klakah Rejo. Langkah serupa akan diteruskan dengan menutup lokalisasi Dolly.
Berita Terkait
Hanya Untuk Anda
Inspiratif & Informatif