SOLOPOS.COM - Calon Bupati Karanganyar, Juliyatmono (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, KARANGANYAR — Bupati Karanganyar terpilih Juliyatmono berkomitmen akan memprioritaskan melaksanakan tugas sehari-hari di kantor kecamatan dan balai desa/kelurahan secara bergantian. Langkah ini dilakukan untuk mengubah birokrasi pemerintahan yang ruwet dan berbelit-belit.
Akses pelayanan terhadap masyarakat akan dipermudah dan dipercepat dengan memangkas birokrasi ruwet. Bahkan, rapat dinas yang diikuti para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar akan dilaksanakan di kantor kecamatan maupun balai desa/kelurahan saat mengunjungi daerah.
“Tak hanya di Colomadu, saya akan turun lapangan di setiap pedesaan. Rapat dinas juga dilakukan di pedesaan, biar kepala SKPD mengetahui permasalahan di setiap daerah,” ujar Juliyatmono seusai seminar Gerakan Orang Berzakat Infak dan Bersedekah(Gozis) bertajuk Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan BaitulMaal Wat Tamwil(BMT) dan Upaya Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Hotel River Hill, Tawangmangu, Kamis (3/10/2013).
Setelah dilantik, Yuli-panggilan akrabnya, mengatakan pihaknya tak perlu membangun kantor baru di tingkat kecamatan maupun pedesaan melainkan mengoptimalkan ruangan di kantor kecamatan maupun pedesaan untuk melakukan koordinasi dengan kepala SKPD. Aspirasi maupun keluhan warga akan langsung dikaji dan dicari problem solving.
Pihaknya segera melaksanakan lima program unggulan yang ditawarkan masyarakat saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun demikian, program pendidikan gratis menjadi prioritas utama saat menjalankan roda pemerintahan di Bumi Intanpari. “Semua program unggulan akan dilaksanakan, tapi ada skala prioritas seperti pendidikan gratis,” jelasnya.
Menurut Yuli, paradigma pendidikan harus diubah dari semula hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana menjadi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan para kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas para tenaga pengajar.
“Kami akan melakukan terobosan agar mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov Jateng maupun Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Sementara wakil bupati terpilih, Rohadi Widodo menjelaskan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dengan menerapkan program pendidikan gratis berbasis siswa di setiap sekolah. Tentunya, Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi rujukan dalam melaksanakan program pendidikan gratis berbasis siswa.
