SOLOPOS.COM - KENAKAN TOPENG
Pengguna jalan melintasi kawasan Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Kemelut internal Keraton Solo menjadi perhatian serius dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).
Sebab, hal itu berkaitan dengan anggaran revitalisasi keraton yang menjadi salah satu aset negara. Pemerintah pusat mengancam akan menghentikan anggaran revitalisasi apabila konflik internal itu tak kunjung berhenti.
“Ya, kita tunggu green light (lampu hijau) dari Wali Kota,” jelas Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, saat ditemui disela-sela pembukaan acara World Toilet Summit (WTS) di The Sunan Hotel, di Solo, Rabu (2/10/2013).
“Ya, kita tunggu green light (lampu hijau) dari Wali Kota,” jelas Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, saat ditemui disela-sela pembukaan acara World Toilet Summit (WTS) di The Sunan Hotel, di Solo, Rabu (2/10/2013).
Djoko menyatakan pemeliharaan kawasan cagar budaya menjadi salah satu tugas pokok institusi (tupoksi) di Kementrian PU. Oleh sebab itu, kata dia, Kemen PU menganggarkan 25 persen yang dialokasikan ke permukiman, perumahan rakyat dan kawasan heritage.
“Jadi porsi anggaran perawatan itu memang sudah ada,” jelas dia.
Ihwal pencairan anggaran ke keraton tahun ini, Djoko tidak mau berkomentar banyak. “Nanti, nanti saja,” papar Djoko dengan langkah buru-buru meninggalkan lokasi hotel.
Namun dana hibah itu urung dicairkan sejak tiga tahun lalu lantaran kemelut internal keraton tak kunjung usai.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menerangkan penyelenggaraan mediasi bertujuan untuk merangkul semua putra-putri abdi dalem Paku Buwono (PB) XII bisa rukun dan bersatu.
“Saya yakin, semua putra-putri dalem yang kita undang menginginkan supaya bersatu. Yang tidak kepingin bersatu hanya beberapa gelintir saja. Kita punya komitmen selesai enggak selesai bahwa Sinuhun (PB XIII) kita arak ke sana (keraton),” jelas Rudi.
Pihaknya optimistis bahwa pelaksanaan mediasi di komplek Balai Kota akan berjalan normal. Rudi mengakui tidak ada persiapan pengamanan khusus dalam mediasi tersebut.
Rudi menjelaskan G.K.R Wandansari atau Mbak Moeng menginginkan PB XIII bisa duduk di dampar singgasana raja di Sasana Sewaka, Keraton Solo.
“Kalau ada pihak yang ingin menggagalkan mediasi, berarti dia tidak punya komitmen terhadap NKRI,” terangnya.
Sementara itu, adik PB XIII, K.G.P.H Puger mengakui belum menerima undangan mediasi dari Pemkot.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Solo, Widdi Srihanto, mengatakan distribusi undangan mediasi telah disebar.
