SOLOPOS.COM - Unggul Sudarmo (JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO — Seleksi Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) masa jabatan periode 2013-2017 diikuti oleh 39 orang dari berbagai kalangan. Mereka mendaftar dengan memasukkan berkas-berkas administrasi pada 23 September – 26 September kemarin.
Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota DPKS, Unggul Sudarmo, mengatakan selama masa pendaftaran tersebut terdapat 39 orang yang mengajukan diri sebagai calon anggota DPKS. Calon DPKS tersebut terdiri atas tokoh pendidikan, akademisi, LSM, pengusaha maupun penyelenggara pendidikan. Selain itu, ada panitia dan anggota DPKS yang saat ini masih menjabat yang mengajukan diri.
Diakui Unggul, ke-39 calon tersebut rata-rata tokoh yang sudah dikenal oleh panitia dan sudah berkiprah di dunia pendidikan.
“Ada 39 yang mengajukan. Yang paling banyak dari kalangan pensiunan guru atau pengawas dan dosen, hampir semua kalangan ada yang mewakili,” jelas Unggul yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, saat dijumpai solopos.com di ruang kerjanya, Senin (30/9/2013).
Untuk menindaklanjuti pengajuan tersebut, pada pekan ini pihaknya bersama tim khusus dari panitia tengah melakukan rapat koordinasi untuk menyusun draf indikator penyeleksian calon-calon tersebut. Menurutnya, indikator tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menyeleksi 39 orang tersebut.
Pihaknya akan melihat pengalaman organisasi, siapa yang mengajukan, kontribusi maupun potensi calon tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan menyisihkan 22 calon yang paling memenuhi kriteria untuk diusulkan kepada Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo.
“Saat ini kami masih menyusun kisi-kisi perangkat untuk seleksi, pekan depan kami akan melakukan seleksi selanjutnya mengajukan 22 nama kepada Pak Wali. Pak Wali yang akan memutuskan 11 anggota DPKS yang rencananya dilatik pekan keempat bulan ini. Supaya DPKS yang terbentuk kinerjanya bisa maksimal, kami akan memperhatikan komposisinya, kalau bisa semua kalangan mewakili,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPKS, Ichwan Dardiri, mengungkapkan masa jabatan kepengurusannya seharusnya berakhir pada Oktober 2012 lalu. Namun dengan adanya berbagai hal sehingga pergantian kepengurusa molor.
Sebab, awalnya pergantian kepengurusan cukup dengan SK Wali Kota sesuai Keputusan Mendikbud No. 22 tahun 2002. Namun, mengacu pada PP No. 17 tahun 2010 pergantian kepengurusan harus melalui prosedur pembentukan panitia oleh Wali Kota dan sistem seleksi dan sebagainya.
“Seharusnya masa jabatan kami habis pada Oktober 2012 tapi nyatanya molor sampai setahun. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan evaluasi kepengurusan 2007-2013 dan akan memberikan rekomendasi kepada pengurus baru agar kinerjanya semakin baik,” terang Ichwan saat dihubungi solopos.com.