SOLOPOS.COM - Datsun Go MPV (ilustrasi /Datsun.com)
Solopos.com, BANTUL –– Keluarnya PP No. 41 Tahun 2013 tentang Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah merupakan strategi politik yang dikeluarkan penguasa untuk meningkatkan citra.
Pengamat politik dan kajian globalisasi dari program studi (prodi) Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan terutama oleh penguasan yang merasa eksistensinya terancam. Adapun lawan politik saat ini menggiatkan kampanye blusukan.
“Mobil murah ini saya lihat tidak lebih dari perseteruan antara dua populis, yaitu populis pencitraan versus populis blusukan. Bagi saya, populis yang bertujuan bagus ya yang blusukan, populis pencitraan itu sepertinya terlalu nekat dan memaksakan,” ungkap Ade sesuai rilis yang JIBI/Harian Jogja terima Jumat (27/9/2013).
Meski kelompok oposisi sempat mengemukakan mobil murah dengan nama ESMEKA, Ade menilai kebijakan keduanya memiliki misi berbeda. Konsep oposisi lebih ditekankan untuk mengangkat potensi daerah, sedangkan kebijakan penguasa untuk menandingi strategi blusukan lawan politik menjelang pemilihan umum (pemilu) 2014.
Ade menilai sasaran mobil murah yang diprioritaskan bagi masyarakat miskin tidak tepat. Sebab mobil tersebut membutuhkan biaya yang besar untuk perawatan. LCGC juga tidak dapat dikategorikan mobil nasional karena suku cadang dari korporasi asing.
“Pemerintah seharusnya bukan mengangkat industri mobil, tapi terlebih dahulu industri pertanian atau lainnya yang lebih mempunyai peluang luas,” terang dia.
Pemerintah juga dapat belajar dari negara tetangga seperti Malaysia yang sukses mencanangkan mobil nasional (Proton). Sementara, pejabat Indonesia lebih menyukai barang mewah dan mahal dan masyarakat dihimbau memakai barang yang murah dan tidak terjamin kualitas ataupun keamanan.