Ilustrasi demo buruh tentang UMK (Dok) Ilustrasi demo buruh tentang UMK (Dok)
Kamis, 26 September 2013 19:15 WIB Insetyonoto/JIBI/Solopos Peristiwa Share :

UMK 2014
Apindo Jateng Isyaratkan Kenaikan Maksimal 10%

Demo buruh se-Jateng di Kantor Gubernur Jateng Jl. Pahlawan, Rabu (25/9/2013). (Insetyonoto/JIBI/Solopos)

Demo buruh se-Jateng di Kantor Gubernur Jateng Jl. Pahlawan, Rabu (25/9/2013). (Insetyonoto/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SEMARANG — DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, mengisyaratkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 maksimal rata-rata 10%.

Ketua DPD Apindo Jateng, Frans Kongi, mengatakan kondisi dunia usaha saat ini sangat berat dengan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

”Kenaikan UMK 2014 paling banter atau maksimal 10 persen dibandingkan UMK tahun lalu,” katanya di Semarang, Kamis (26/9/2013).

Bila dituntut kenaikan UMK lebih dari 10%, lanjut dia, pengusaha akan merasa keberatan, karena kondisi iklim usaha sangat berat.

Meski kemungkinan ada beberapa perusahaan besar mampu menaikkan lebih dari 10%, tapi jumlahnya tidak banyak.

”Bagi pengusaha padat karya seperti garmen, sangat berat menaikkan UMK lebih dari 10 persen,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan buruh yang telah menurunkan besarnya UMK 2014 dari sebelumnya rata-rata Rp3 juta per bulan, menjadi Rp2,27 juta per bulan, Frans menyatakan tidak mungkin dipenuhi pengusaha.

Menurut dia, kalau dipaksakan membayar UMK sebesar itu, dikhawatirkan banyak perusahaan yang akan tutup.
Kalau sampai tutup, maka yang rugi buruh sendiri, karena kehilangan mata pencaharian hidup, serta menambah jumlah pengangguran.

”Dalam menentukan UMK tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun, tapi melalui mekanisme di Dewan Pengupahan [DP] provinsi dan kabupaten/kota,” ujar dia.

Di mana, imbuh dia, DP beranggotakan serikat pekerja (SP) mewakili buruh, pengusaha (Apindo), perguruan tinggi, dan pemerintah.

”Dalam menetapkan UMK tidak semata berdasarkan survei kebutuhan hidup layak [KHL] saja, tapi juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi daerah,” ungkapnya.

Frans menambahkan buruh sebagai mitra pengusaha, supaya bisa memahami kondisi dunia usaha yang sedang berat ini.

lowongan kerja
lowongan kerja Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…