SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, KLATEN — Sebagian pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten enggan membeli kain seragam batik dengan harga Rp250.000/potong. Akibatnya, stok seragam batik tersebut menumpuk di tempat pengusaha.
Salah seorang pengusaha yang keberatan disebutkan namanya mengaku sudah memproduksi 8.000 potong kain batik bertuliskan Klaten Bersinar.
Kain tersebut diproduksi di percetakan batik printing milik sejumlah rekannya di Klaten dan luar Klaten. Dia berharap, 8.000 potong kain batik itu bisa dibeli PNS di lingkungan Pemkab Klaten untuk dipakai setiap hari Kamis. Kendati demikian, kenyataan yang terjadi tidak
sesuai harapan.
“Dari 8.000 potong itu, paling hanya separuhnya yang
sudah laku terjual. Kalau sampai tidak laku terjual, tentu saya bisa rugi besar,” jelasnya kepada Solopos.com, Rabu (25/9/2013).
Dia mengaku mendapatkan desain kain batik secara gratis melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Klaten. Setelah mendapatkan desain, dia lalu
memesan kain batik tersebut kepada rekannya.
Menurutnya, harga kain batik yang ditawarkan kepada PNS tersebut sudah sesuai dengan kualitasnya. “Kainnya berjenis dobby. Tidak panas kalau dipakai. Rasanya adem dan pantas pakai untuk kalangan PNS,” paparnya.
Dia mengaku sudah berusaha menawarkan kain batik tersebut kepada kalangan PNS melalui pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Namun, dia mengakui tidak semua PNS bersedia membeli kain batik itu. Dia berharap kain batik tersebut bisa dibeli kalangan PNS baru. Namun, harapannya tersebut harus ditunda karena Pemkab Klaten masih menerapkan moratorium perekrutan CPNS.
“Ya mudah-mudahan pada 2014 mendatang sudah ada perekrutan CPNS. Jadi, saya berharap seragam batik
itu bisa dibeli PNS baru,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop dan UMKM Klaten, Sugiharjo Sapto Aji, mengatakan terdapat 10 jenis desain batik dan lurik milik Pemkab Klaten. Menurutnya, desain tersebut sudah diserahkan kepada Pemkab Klaten oleh pembuatnya sendiri yang menjadi pemenang lomba.