SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Rencana mediasi antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga bantaran rel kereta api terkait keberatan warga terhadap nilai sewa tanah bantaran masih buram. Hal ini lantaran ada pergantian pejabat yang sebelumnya siap melakukan mediasi dengan PT KAI.
Ketua DPRD Solo, Y.F. Sukasno, menyampaikan sebelumnya Deputi Executive Vice President PT KAI Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta yang saat itu dijabat Sri Astuti menyatakan siap bermediasi dengan warga.
“Paguyuban menyatakan siap untuk ketemu dengan PT KAI tetapi setelah Lebaran karena ada banyak kegiatan. Tetapi, saat kami komunikasikan lagi untuk mediasi ada pergantian pejabat tersebut. Makanya, agar mediasi bisa berjalan perlu dilakukan komunikasi dengan pejabat baru,” paparnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (20/9/2013).
Terkait pergantian itu, Sukasno menyatakan sudah berkomunikasi dengan dengan pejabat PT KAI yang bertugas di Solo. Saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal digelarnya mediasi tersebut.
“Pekan depan baru dilakukan koordinasi antara PT KAI Solo dengan PT KAI Daop VI. Kami menunggu keterangannya kapan mediasi bisa dilakukan,” tambah dia.
Sukasno menerangkan mediasi dilakukan guna membahas sejumlah persoalan warga bantaran rel dengan PT KAI khususnya menyangkut tarif sewa yang dinilai terlampau tinggi. Namun, disampaikannya ada sejumlah tuntutan lain warga kepada PT KAI.
Sementara itu, Ketua Harian Paguyuban Siti Hanguripi, Suharno, menyatakan pihaknya siap bermediasi dengan PT KAI.
“Pada prinsipnya Siti Hanguripi siap bertemu dengan PT KAI agar mereka tahu sebenarnya tuntutan kami apa,” urai dia.