SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang menempati tanah negara di Semanggi dan Sangkrah menagih janji Pemkot untuk merevisi kekacauan data warga penerima hibah (WPH). Sebab, kemoloran revisi data berimbas pada kecemburuan sosial di masyarakat.
“Saya minta baik Pemkot dan kelompok kerja (pokja) terjun ke lapangan. Cek segera nama-nama warga penerima hibah yang menempati tanah negara (TN). Jangan ditunda lagi,” papar Ketua RT 004/Rw 013, Sangkrah, Sumarno, kepada Solopos.com, Kamis (19/9/2013).
Penundaan revisi data, kata Sumarno, menyebabkan tanda tanya warga setempat. Menurutnya, warga khawatir terjadi manipulasi data untuk kali kedua.
”Walaupun sekarang dana hibah relokasi masih di wilayah Kelurahan Pucangsawit dan Sewu. Namun di Pasar Kliwon perlu dilakukan pengecekan ulang terkait data yang melibatkan warga setempat. Jangan sampai revisi data dilakukan saat pencairan dana hibah, saya yakin akan menimbulkan gejolak lebih besar. Semestinya revisi dilakukan jauh hari sebelum pencairan dana,” terang dia.
Warga bantaran yang menempati tanah negara, kata dia, siap ditertibkan apabila telah menerima dana hibah sesuai dengan ketentuan dari Pemkot.
Sementara itu, koordinator warga bantaran wilayah Semanggi, Nusa Aksara, menjelaskan pokja dalam bertugas mendata warga yang menempati TN harus disertai dengan pemberitahuan RT setempat.