SOLOPOS.COM - Ilustrasi Bangku Siswa (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, WONOGIRI — Sejumlah sekolah eks-rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai menerapkan subsidi silang untuk membiayai sebagian kebutuhan operasional sekolah.
Dengan sistem ini ada orangtua/wali siswa yang sama sekali tidak membayar karena merupakan keluarga miskin. Ada pula orangtua siswa yang tetap membayar, dengan nilai bervariasi.
Pantauan Solopos.com, di sejumlah sekolah, pihak sekolah dan komite telah berembuk untuk mengatisipasi dihapuskannya program RSBI. Selanjutnya, setiap sekolah punya cara sendiri untuk memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah sebagai dampak keputusan itu.
Pantauan Solopos.com, di sejumlah sekolah, pihak sekolah dan komite telah berembuk untuk mengatisipasi dihapuskannya program RSBI. Selanjutnya, setiap sekolah punya cara sendiri untuk memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah sebagai dampak keputusan itu.
Di SMP N 1 Wonogiri, orangtua siswa kelas VII, diminta membuat surat pernyataan kesanggupan membantu biaya operasional pada sebuah kertas kosong. Pada surat yang ditulis tangan itu, orangtua siswa membubuhkan besaran nilai sumbangan dan SPP bulanan yang sanggup mereka bayar.
Kepala SMP N 1 Wonogiri, Kusman Toha, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Kamis (19/9/2013), mengatakan tidak ada paksaan dalam menulis surat pernyataan itu. Orangtua/wali siswa hanya diminta menulis sesuai niatan mereka. Ketika menulis itu, orangtua/wali diajak melihat kelas anak mereka masing.
Pembebasan Biaya
Selain biaya pengembangan, dalam surat pernyataan itu, orangtua/wali siswa juga menuliskan besaran SPP bulanan yang sanggup mereka penuhi. Nilainya bervariasi, terserah mereka. Kusman mencatat nilai SPP yang disanggupi, namun kisarannya Rp200.000, atau sama seperti SPP yang selama ini diterapkan.
Sementara itu, khusus bagi 20-an siswa yang keluarganya tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan miskin dan bukti miskin lain, mereka dibebaskan semua biaya. Walau demikian, dia menceritakan, ada salah satu orangtua siswa dari keluarga miskin asal Wuryantoro, seorang pedagang kecil, yang sengaja menemui dirinya untuk menyatakan kesanggupan membantu biaya sekolah.
“Ya datang ke ruang saya, mengatakan ‘Saya memang tidak punya. Tapi saya tetap mau membiayai anak saya.’ Akhirnya beliau pun membuat surat pernyataan. Bagi kami walau nilainya kecil, sumbangan dari beliau sungguh berharga,” imbuh Kusman.
Lain di SMP N 1 Wonogiri, lain pula di SMA N 1 Wonogiri. SMA itu menerapkan keringanan biaya dan pembebasan biaya. Pembebasan biaya SPP diberikan pada 89 orang siswa yang berasal dari keluarga miskin. Selebihnya, siswa SMA itu yang jumlahnya 895 siswa, diminta membayar SPP bulanan Rp165.000-Rp300.000 per bulan. Penetapan besaran SPP tiap siswa disesuaikan dengan data penghasilan orangtua/wali siswa yang sebelumnya sudah disetorkan ke sekolah. Penetapan biaya ini berlaku efektif Juli 2013-Juni 2014.
“Awalnya, kami berikan formulir yang harus diisi, isinya termasuk informasi soal penghasilan. Itu yang kami jadikan patokan menentukan besarnya SPP bulanan tiap siswa. Sedangkan penentuan biaya sendiri kami menggunakan perhitungan standar biaya siswa reguler Rp275.000 dan siswa akselerasi Rp350.000,” terang Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan SMA N 1 Wonogiri, Hariyono.
Menurut Hariyono, setelah diperhitungkan, besaran SPP bulanan diperkirakan cukup untuk mengkaver kebutuhan biaya operasional sekolah pascadihapuskannya program RSBI. Sedangkan besaran keringanannya yang mencapai hampir Rp1 miliar akan ditutup dengan dana BOS senilai Rp913 juta. Dia berharap orangtua/wali siswa bisa mendukung sepenuhnya kegiatan sekolah sehingga pihaknya pun bisa melanjutkan pelayanan pendidikan dengan tanpa mengurangi fasilitas yang sebelumnya ada di sekolah tersebut.
