SOLOPOS.COM - Ilustrasi tes tulis massal CPNS (JIBI/Bisnis/dok)
Solopos.com, SOLO — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo menjamin rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini bebas dari permainan. Pasalnya, seluruh teknis tahapan seleksi dilakukan pemerintah pusat tanpa campur tangan daerah.
Kepala BKD, Hari Prihatno saat ditemui wartawan di Balai Kota, Kamis (12/9/2013), mengatakan proses seleksi CPNS menjadi wewenang Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB) sepenuhnya. Sementara daerah hanya berkewajiban memfasilitasi seleksi lewat penyediaan tempat dan tenaga teknis lain.
“Distribusi soal hingga proses penilaian berada di pusat. Dengan metode ini, kami yakin potensi kebocoran soal ujian nol persen,” ujarnya.
Hari mengatakan aspek transparansi mulai dibuktikan lewat penentuan jadwal ujian yang digelar serentak, 3 November.
Ihwal proses koreksi, imbuhnya, Kemenpan&RB menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Serpong dalam pelaksanaan.
Sebagaimana diketahui, rekrutmen CPNS Pemkot Solo tahun ini memperebutkan 35 formasi guru dari pelamar umum dan pengangkatan PNS dari tenaga honorer kategori II (K II). Adapun honorer yang akan diangkat menjadi PNS adalah 30% dari kuota nasional.
Sementara itu, Pemkot Solo memastikan pendaftaran rekrutmen CPNS dibuka mulai 16 September setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hari mengatakan, berkas lamaran CPNS ditunggu pada 20-30 September. Pihaknya telah menyiapkan SMAN 4 dan SMKN 2 untuk lokasi seleksi CPNS kategori honorer yang berjumlah 840 orang. Untuk lokasi seleksi pelamar umum yang diprediksi membeludak hingga 1.000 orang, terdapat beberapa opsi seperti SMKN 5, SMKN 6, SMKN 7 hingga SMPN 12.
“Sengaja dipilih sekolah yang berdekatan agar mempermudah distribusi soal dan koordinasi panitia,” ucapnya.
Kasubid Pengelolaan Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai BKD, Lisino Soares, mengatakan BKD memiliki tugas dalam rekrutmen mulai verifikasi lamaran, penggandaan soal, penyiapan tempat ujian dan penyediaan pengawas.
