SOLOPOS.COM - Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Kasunanan Surakarta KP Eddy Wirabhumi (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, SOLO — Pengajuan uji materi peraturan perundangan terkait Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang digulirkan oleh sebagian kalangan Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata menyasar uang yang nilainya bertriliun-triliun rupiah.
K.P. Eddy Wirabhumi yang selalu bersama G.R.Ay. Koes Isbandiyah mengawal guliran uji materi di MK itu sejak kurang lebih 7 tahun, Jumat (30/8/2013) lalu, menyatakan optimistis Keraton Solo bisa mendapatkan dana sekitar Rp12 triliun jika uji material atas DIS itu berhasil. Uang itu bakal dikelola Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk membiayai operasional Keraton Solo yang selama ini selalu seret mengalir dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.
“Tidak seperti sekarang, bantuan untuk Keraton terkesan asal-asalan. Nantinya sebagai pusat budaya, saya yakin bantuan yang diberikan bisa lebih layak,” ujarnya. Pun sebagai sebuah provinsi, Edi menggagas sebuah pemerintahan yang ideal dengan 30% dana untuk pegawai, sementara 70% untuk kesejahteraan masyarakat. “Tidak seperti yang terjadi sekarang,” imbuh dia.
Permohonan uji material yang diajukan sebagian kalangan Kasunanan Surakarta Hadiningrat di MK itu dimaksudkan untuk menguji kebenaran status eks wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Jika terbukti dimasukkannya daerah eks wilayah kekuasaan Kasunanan dalam Provinsi Jateng itu keliru maka bisa wilayah itu kemungkinan harus menjadi provinsi tersendiri seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Tetapi, Eddy membantah uji material DIS ditujukan menjadikan wilayah eks Kasunanan Surakarta Hadiningrat diupayakan menjadi seperti DIY. Sejauh ini untuk sisi pemerintahan, Eddy mengaku tak ingin ikut campur dan menyerahkannya kepada sistem demokrasi. “Yang dikhawatirkan masyarakat mungkin DIS bakal menjadi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jadi raja sekaligus menjadi gubernur. Sekali lagi saya jelaskan tidak seperti itu. DIS tak ada hubungannya dengan raja maupun keluarga Keraton,” tuturnya.
Uji materi itu juga bukan hanya berlatar belakang uang semata. Eddy menyatakan harapan bisa mengembalikan keistimewaan Surakarta seperti mestinya dengan uji materi tersebut, termasuk dari sisi kebudayaan. Dengan dana yang cukup, Eddy yakin impiannya itu bisa terwujud.