SOLOPOS.COM - ilustrasi
Harian Jogja.com, KULONPROGO—Ketiadaan peraturan daerah (Perda) khusus menjadi alasan utama kesemrawutan pemasangan reklame di Kulonprogo. Potensi pendapatan daerah pun bisa melayang sia-sia.
Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kulonprogo, Qomarul Hadi, Selasa (27/8/2013) mengatakan, selama ini tidak ada perda khusus yang mengatur tentang reklame. Ketentuan terkait reklame masuk dalam Perda Pajak Daerah.
Ia melanjutkan, dalam Perda Pajak, ketentuan pidana yang diatur hanyalah apabila pemasang reklame melaporkan jumlah reklame yang dipasang tapi tidak sesuai data riil di lapangan.
Contohnya, jika pemasang iklan memasang delapan reklame tapi hanya melaporkan ke pemerintah sebanyak tujuh buah.
“Tapi kalau pemasang iklan tidak melaporkan ke pemerintah atau tidak mengurus izin, tidak ada sanksi pidana yang bisa diambil. Jadi di sini letak kelemahannya dan menjadi pangkal semrawutnya masalah reklame di Kulonprogo,” kata Qomarul.
Padahal lanjut dia, jika ada ketentuan khusus terkait hal itu, potensi pendapatan di bidang reklame bakal lebih besar lagi.
Ia mengatakan, jajarannya hanya bisa mencopot spanduk-spanduk yang tidak berizin tapi tidak bisa mengambil tindakan pro justicia untuk mempidanakan para pemasang.
Selain itu, mereka juga sebatas melakukan himbauan, bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA).
Terkait penertiban reklame, Qomarul mengatakan pihaknya sejauh ini juga kesulitan mengidentifikasi mana reklame yang berizin dan mana yang tidak dikarenakan kualitas sticker dari BPMPT kurang bagus. Akibatnya, saat petugas Satpol PP melakukan razia, mereka kerap kebingungan menentukan apakah reklame tersebut berizin atau tidak.