SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Kalangan DPRD Solo menilai usulan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) oleh eks Rancangan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) ketinggian. Eks RSBI yang saat ini mendapat pemihakan pembiayaan operasional dari APBD pasca RSBI dibubarkan, semestinya tetap memungut SPP sesuai standar.
Ketua Komisi IV, Teguh Prakosa, menyatakan tak sepakat jika eks RSBI, SMAN 1 dan SMAN 3, mengajukan SPP melebihi standar yakni Rp300.000. Dijelaskannya, selama ini pembiayaan sekolah RSBI kebanyakan bukan untuk pembenahan program. Namun, lebih digunakan untuk pembayaran honor guru.
“Kalau saya tidak berharap sampai Rp300.000, artinya di bawah itu. Nanti akan kami lihat bagaimana perhitungan dari Disdikpora apa nilai tersebut nalar. Apa tambahan itu dimaksudkan untuk guru pengajar di RSBI atau yang lain,” papar dia saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Kamis (15/8/2013).
Disampaikannya, pembatalan RSBI oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berimbas pada pengalihan pemihakan anggaran operasional dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah melalui APBD. Hanya, persoalan pemihakan APBD untuk operasional tersebut, lanjutnya, hingga kini belum dikaji oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Anggota Komisi IV, Umar Hasyim, menjelaskan eks RSBI tak perlu meninggikan SPP meski sejumlah program unggulan masih dijalankan. Sebaiknya, lanjut Umar, sekolah-sekolah tersebut lebih berbicara soal menjaga kualitas pendidikan pasca penghapusan RSBI.
“Untuk kenaikan SPP dilihat perkembangannya seperti apa. Sebaiknya ya SPP sesuai standar saja,” ungkapnya.
Terkait kenaikan Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS), Umar menjelaskan semestinya biaya sekolah negeri tak terlalu membebani masyarakat.
“Sekolah-sekolah itu kan kini juga dibiayai APBD, ya mestinya jangan membebani masyarakat. Nanti akan kami lihat sebenarnya kebutuhan eks RSBI itu seusai atau tidak dengan kebutuhan yang disediakan pemerintah,” papar dia.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Rudy), menilai besaran SPP yang diajukan oleh beberapa sekolah eks RSBI tak terlalu tinggi. Pihaknya juga meyakini orangtua siswa di eks RSBI tak terlalu keberatan jika ditarik SPP.
“Untuk SMAN 1 dan SMAN 3 menurut saya itu tidak terlalu tinggi, dibandingkan dengan kualitas serta sarana prasarana yang ada,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya meminta sekolah dan Disdikpora tetap mengupayakan agar SPP di eks RSBI tetap sesuai standar.