SOLOPOS.COM - Badrodin Haiti (JIBI/Solopos/Antara/dok)
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri Irjen Pol Badrodin Haiti (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Solopos.com, JAKARTA — Mabes Polri siap mengevaluasi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menindak siapa pun yang bertindak anarkistis. Evaluasi itu dilakukan menyusul adanya bentrok antara sejumlah orang yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) dan warga di Dengok, Blimbing, Paciran, Lamongan, Senin (12/8/2013) dini hari.
Sebagaimana diberitakan banyak media massa, bentrok itu dilatarbelakangi perlawanan warga atas sweeping FPI Lamongan terhadap tempat hiburan Play Station. Kendati pihak FPI menyebutkan bahwa bentrok itu sejatinya dilatarbelakangi perseteruan 2 perguruan sdilat, nyatanya kekerasan yang melibatkan FPI terus berulang. Akibatnya, dua sepeda motor terbakar dan tiga orang mengalami luka bacok.
“Jelas, siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum pasti ditindak. Tidak terkait itu ormas atau perorangan, semua yang melanggar hukum tentu kami tindak sesuai proses hukum,” kata Irjen Pol Badrodin Haiti seusai dilantik menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri yang baru, Selasa (13/8/2013).
Badrodin lalu mengungkapkan pihaknya tidak akan memberikan pengamanan khusus sehingga bentrokan antara FPI dan warga tidak terus berulang karena kondusivitas semacam itu sudah merupakan tugas keseharian Polri. “ Ke depannya jadi antisipasi karena tugas kami memelihara keamanan termasuk pencegahannya, yang penting pencegahannya bagaimana jangan sampai berulang,” tuturnya.
Dia lalu mengklaim kasus perlawanan warga terhadap sweeping FPI di Lamongan sudah ditangani dengan baik oleh kepolisian. Sebanyak 42 orang yang diduga sebagai anggota FPI menurut dia sudah diamankan.
Ia juga menunjukkan sikap Mabes Polri yang menerima penyangkalan pimpinan FPI di tingkat nasional atas dipisahkannya tanggung jawab mereka dengan ulah laskar FPI di Lamongan. “Karena dari FPI sendiri bilang itu bukan dari mereka, saya terima SMS-nya [mereka], tidak pernah dilantik oleh pengurus pusat,” katanya.
