SOLOPOS.COM - Ilustrasi Siswa Ikuti Masa Orientasi Siswa (MOS)
Solopos.com, SOLO — Dewan Pendidikan Kota Surakarta (DKPS) mendesak agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat aturan yang ketat terkait Masa Orientasi Siswa (MOS) sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan saat orientasi.
Hal itu disampaikan Ketua DPKS, Ichwan Dardiri kepada SOLOPOS FM dalam sesi Dinamika 103, Kamis (25/7/2013) terkait kasus meninggalnya siswi SMK 1 Pandak bernama Anindya Ayu Puspita, seusai mengikuti MOS pekan lalu.
Ichwan menilai selama ini aturan mengenai MOS ini masih belum jelas sehingga diterjemahkan secara berbeda-beda di setiap daerah. Ichwan mengatakan, apabila aturan itu tidak dibuat tegas, dia meminta lebih baik MOS ditiadakan.
“Kalau belum bisa bikin aturan tegas, ya tidak usah ada MOS. Buat apa masa orientasi diadakan kalau jadi bencana.”
Berkaca dari kasus di SMK Pandak, Ichwan mengatakan Kepala Sekolah adalah pihak yang paling bertanggung jawab sehingga tragedi tersebut bisa terjadi.
Sementara sejumlah warga di Soloraya setuju apabila kegiatan MOS ditiadakan karena seringkali melenceng dari tujuan. Seorang warga Solo, Sapto menilai pelaksanaan MOS lebih baik ditiadakan, terlebih yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Dia tidak yakin, MOS akan berjalan baik meskipun aturan sudah dibuat.
Senada diungkapkan warga Gatak, Sukoharjo, Harsito Budi yang mengatakan, MOS selama ini selalu identik dengan ajang balas dendam senior terhadap yuniornya. Sementara warga Delanggu Restu mengusulkan agar kegiatan MOS diganti dengan penataran P4 yang lebih bermanfaat bagi pendidikan akhlak siswa.
“MOS dihapus saja karena kegiatan ini cenderung ke arah fisik. Apalagi hampir tiap tahun ada korban. Ganti penataran P4. Kan butir-butir dalam sila Pancasila sangat bagus untuk digali dan difahami maknanya, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Restu.