SOLOPOS.COM - Wisnu Prasetya Utomo utama4@gmail.com Peneliti di Indonesian Interdiciplinary Institute Yogyakarta
Belum genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, nama Joko Widodo atau Jokowi melesat menjadi sosok yang digadang-gadang sebagai calon presiden (capres) 2014. Di berbagai riset yang diadakan lembaga survei, elektabilitasnya jauh meninggalkan politisi-politisi senior.
Kondisi ini tak ayal membuat banyak orang kebat-kebit. Baik kawan maupun lawan politik sibuk menafsirkan sikap politiknya. Berbagai manuver yang dilakukan partai politik, kalangan intelektual, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) menunjukkan kegelisahan (atau ketakutan?) yang tidak bisa disembunyikan.
Jokowi digoyang kanan-kiri oleh mereka yang mendukung maupun menolaknya. Ada yang mengajak Jokowi ikut konvensi pemilihan calon presiden, menyerangnya melalui hak interpelasi, ada yang membentuk barisan sukarelawan pendukung Jokowi, dan yang terakhir, ada LSM yang mempersoalkan dana blusukan Jokowi sebagai bentuk pemborosan.
Jokowi digoyang kanan-kiri oleh mereka yang mendukung maupun menolaknya. Ada yang mengajak Jokowi ikut konvensi pemilihan calon presiden, menyerangnya melalui hak interpelasi, ada yang membentuk barisan sukarelawan pendukung Jokowi, dan yang terakhir, ada LSM yang mempersoalkan dana blusukan Jokowi sebagai bentuk pemborosan.
Yang menarik, Jokowi tetap diam dalam menanggapi berbagai isu pencapresannya tersebut. Beberapa kali justru wakilnya– Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok–yang mesti mengklarifikasi setiap pertanyaan mengenai isu tersebut. Pilihan untuk diam dalam isu pencapresan 2014 ini jelas berbeda dengan sikap Jokowi yang ceplas-ceplos dan responsif dalam berbagai kebijakannya.
Jokowi tidak mengiyakan akan maju menjadi calon presiden. Dia juga tidak menolak dengan tegas. Sampai sejauh ini, sikap diam yang dilakukan Jokowi sudah selayaknya kita apresiasi. Mengapa? Pertama, dengan diam Jokowi sedang menjaga agar semangat akan perubahan anak buahnya di jajaran pemerintahan serta rakyatnya di DKI Jakarta tetap terjaga. Agenda reformasi birokrasi serta perbaikan pelayanan publik tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan bisa diandalkan.
Mengumumkan keinginan untuk menjadi calon presiden saat ini jelas bukan momentum yang tepat. Bahkan, hal tersebut akan membuat jajaran birokrasi serta rakyat di Jakarta kecewa. Selain kontraproduktif terhadap kinerjanya sejauh ini, pilihan itu juga bisa menjadi blunder politik karena masyarakat akan menganggap Jokowi sebagai orang yang haus kekuasaan.
Bagaimanapun Jokowi sudah membuat janji-janji membuat perubahan ketika kampanye pemilihan gubernur yang mesti ia penuhi. Kedua, diamnya Jokowi berbanding terbalik dengan popularitasnya yang terus meroket. Ini akan membuatnya terus diperhitungkan. Partai-partai politik saat ini sudah ancang-ancang untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan saling mengukur kekuatan.
Jika Jokowi memutuskan tidak maju menjadi presiden, berbagai aktor politik akan lebih mudah mengonsolidasikan diri. Siapa yang akan maju menjadi calon presiden memang sudah mulai mengerucut. Sudah ada beberapa nama yang dengan percaya diri mencalonkan diri sebagai calon presiden seperti Wiranto dan Aburizal Bakrie.
Namun, dengan diam, Jokowi menjaga agar peta politik tetap buram dan tidak terbaca. Ia bisa saja muncul tiba-tiba di tikungan akhir proses politik 2014 dan menjungkirbalikkan berbagai persiapan yang telah dilakukan partai politik. Toh dengan begitu kita juga bisa melihat bagaimana watak asli beberapa aktor politik yang sedang berebut kue kekuasaan.
Membaca watak ini akan terasa mudah karena hampir semua elemen politik dan sosial tak berhenti membuat manuver baik melalui tindakan politik atau sekadar pernyataan sikap. Misalnya saja bisa dilihat dari beberapa pihak yang dulu mencaci-maki dan meremehkan Jokowi. Mereka kini justru berlomba-lomba mendukungnya.
Saksi
Nama Jokowi menjadi citra pemimpin yang dekat dengan wong cilik. Dengan demikian, melakukan politik konfrontasi dengannya hanya akan berarti kehilangan simpati dari rakyat. Sampai di sini, pilihan diam Jokowi secara langsung maupun tidak langsung menjadi stimulus agar masyarakat luas mampu menjaga akal sehat dalam melihat tingkah polah aktor-aktor politik yang mendekatinya.
Mana yang konsisten, mana yang pragmatis, semua terlihat gamblang. Media massa dan publik menjadi saksi. Dalam literatur komunikasi, seperti diungkapkan Paul Watzlawick, ada ujaran one cannot not communicate. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap bentuk aktivitas yang dilakukan adalah bentuk komunikasi. Setiap aktivitas akan memunculkan tafsir yang plural.
Jika ditarik ke dalam ranah politik, diam pun merupakan sikap politik itu sendiri. Beragam tafsir yang muncul justru semakin mengukuhkan kekuatan politik diam tersebut. Jokowi membiarkan orang-orang terus berkutat dalam keramaian. Sikapnya menjelma magnet yang mau tak mau membuat setiap perhatian terus diarahkan kepada dirinya.
Catatan penting, sikap diam ala Jokowi ini tidak menunjukkan bahwa dirinya seorang pemimpin yang peragu atau kebingungan untuk bersikap. Faktanya, hanya dalam sedikit isu saja Jokowi memutuskan diam. Artinya, pilihan diam ini adalah bentuk strategi jangka panjang yang cerdik.
Jokowi (barangkali dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP?) sedang menarik aktor-aktor politik untuk masuk ke dalam labirin rumit yang ia ciptakan. Setiap aktor politik harus hati-hati mengukur agar tidak salah langkah dan terperosok jauh.
Tentu saja diam ada batasnya. Pada satu titik, seorang pemimpin mesti dengan tegas menunjukkan sikapnya. Sambil menunggu batas itu tiba, mari kita nikmati hiruk-pikuk kegaduhan di tahun politik dan menyaksikan Jokowi menuntaskan tugas-tugasnya sebagai gubernur.
