SOLOPOS.COM - Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas (Dok/Solopos)
Solopos.com, JAKARTA — Proyek perbaikan jalan menjelang Lebaran di jalur Pantura sering mendapat keluhan dari masyarakat. Tak hanya proyek yang dikerjakan menjelang Lebaran, kerusakan yang terjadi juga telah menjadi langganan. Hingga, beberapa warga menilai, perbaikan jalan di Pantura jelang Lebaran, menjadi proyek “abadi” Kementerian PU. Hal ini membuat lembaga anti rasuah, KPK melakukan kajian.
“KPK sudah turun ke lapangan pada 2010-2011. Hasilnya kejanggalan di jalan propinsi dan jalan nasional beberapa,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (20/7/2013).
Kejanggalan itu antara lain, ada beberapa proyek yang tidak sesuai dengan data di tingkat hulu. KPK juga menyoroti mengenai tidak adanya koordinasi sistemik antara departemen PU, Kemendagri dan pemerintah provinsi terkait.
“Ada satu nama jalan tetapi tidak ada di PU. Ada truk diimport overweigth tidak sesuai dengan kondisi jalan,” kata Busyro.
Terkait persoalan jalur pantura ini, sebelumnya pihak Kemen PU beranggapan mereka telah bekerja sesuai prosedur. “Korupsi dari mana, kami bekerja sesuai prosedur,” ujar Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kemen PU, Winarno di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2013).
Mengenai proyek perbaikan rutin tiap tahun di jalur Pantura, Winarno menjelaskan alasannya. Beban jalur Pantura telah melebihi kapasitasnya, sehingga permukaan jalan tidak kuat. Walaupun bahan yang digunakan kualitas tertinggi, tapi saat beban tidak dikurangi maka kerusakan tak bisa dihindarkan.
“Pantura itu jalan terpadat se-dunia. Permukaan jalannya sudah tidak kuat menahan beban. Kalau ada yang rusak ya diperbaiki,” tambahnya.
