News
Sabtu, 20 Juli 2013 - 16:16 WIB

PEMILU 2014 : Anggap Sebagian Survei Pesanan, PPP Usulkan Uji Akreditasi Lembaga Survei

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Muhammad Romahurmuziy (Romahurmuziy.com)

Sekreatris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Romahurmuziy.com)

Solopos.com, JAKARTA — Ingar bingar kabar tentang hasil survei setiap kali menjelang pemilu bikin gerah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasalnya, sebagian di antara lembaga penyelenggara survei itu dituding hanya melaksanakan pesanan pihak tertentu demi menggiring opini publik.

Advertisement

Itu pasalnya, PPP melalui sekretaris jenderal Romahurmuziy ia mengusulkan agar lembaga survei diuji akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan oleh suatu jawatan tertentu untuk memberikan wewenang seseorang melaksanakan atau menjalankan tugasnya.

Uji akreditasi itu dipandang perlu agar lembaga survei tidak bermain-main dengan opini berbalut metoda ilmiah survei. PPP menganggap ingar bingar kabar terkait hasil survei yang merupakan pesanan pihak tertentu untuk menggiring opini publik itu telah mengganggu rakyat.

“PPP tidak terganggu oleh survei. Tapi rakyat terganggu dengan survei pesanan yang membolak-balik opini atas nama metoda ilmiah,” katanya melalui pesan singkat yang diterima Kantor Berita Antara di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).

Advertisement

Menurut dia, apabila hal ini terus dibiarkan maka rakyat akan terus mendapatkan informasi kehidupan politik nasional dengan cara yang sesat. Karena itulah ia mengusulkan agar lembaga survei diuji akreditasi sehingga tidak bermain-main dengan opini berbalut metoda ilmiah survei.

“Lembaga survei harus mengakreditasi dirinya dengan kesepakatan yang mereka bangun dalam asosiasi lembaga-lembaga survei,” katanya.

Menurut dia, beberapa hal yang perlu diatur lembaga survei, di antaranya kualifikasi para peneliti, periode sampling, jumlah sampel untuk setiap tingkat kepercayaan, metodologi survei, dan akuntabilitas publikasi yang dilakukan. “Dengan demikian bisa diketahui ke depan, lembaga – lembaga survei yang tidak terakreditasi dapat diabaikan hasilnya. Sementara, lembaga yang terakreditasi, hasil publikasi surveinya bisa diperbandingkan sebagai alat ukur ilmiah,” katanya.

Advertisement

Ia menambahkan untuk mengembalikan kredibilitas lembaga-lembaga survei yang terpuruk akibat publikasi berlebihan dari lembaga-lembaga survei yang tak jelas dengan kualitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, harus ada survei atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap survei. “Apakah masyarakat percaya kepada survei, atau masyarakat memang tidak pernah percaya. Ini penting sebagai bentuk kejujuran keberadaan lembaga survei yang mengklaim menggunakan metoda ilmiah dalam cara kerjanya,” katanya.

 

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif