SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, WONOGIRI — Harapan Pemkab Wonogiri untuk mendapatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru dari formasi umum, tertutup sudah.
Berdasarkan rapat di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Jakarta, Kamis (18/7/2013), Kota Gaplek dipastikan hanya bisa merekrut CPNS dari tenaga honorer.
Itu pun tidak semua tenaga honorer. Dari 758 tenaga honorer kategori II (K2) hanya 30% yang berpeluang diangkat jadi CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Rumanti Permanandyah, menjelaskan berdasarkan rapat yang berlangsung hingga Kamis malam, Wonogiri dipastikan tidak bisa merekrut CPNS dari formasi umum.
Menurut Rumanti, Kementerian tersebut beralasan persentase biaya gaji pegawai di Kabupaten Wonogiri masih lebih dari 50%.
“Padahal yang diharapkan Pemerintah kan di bawah 50%. Kita gaji pegawai masih di atas itu, sehingga tidak dapat formasi umum,” kata Rumanti, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (19/7/2013).
Selain perihal gaji pegawai, pertimbangan lain adalah jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun lebih sedikit daripada tenaga honorer K2. PNS di lingkungan Pemkab Wonogiri yang pensiun tahun ini sebanyak 512 orang. Lantaran itu, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi pilihan utama untuk mengatasi kekurangan pegawai Pemkab Wonogiri.
Lebih jauh, Rumanti menambahkan jika tidak ada aral melintang 758 tenaga honorer K2 akan menjalani tes pada September mendatang. Tes meliputi dua materi, tes kompetensi dasar (TKD) berupa pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan, kemudian tes kompetensi bidang (TKB). Menurutnya, ratusan tenaga honorer itu sebagian besar menjadi tenaga pendidik, baik guru kelas (SD) maupun guru produktif (SMK).
“Selain guru, ada juga tenaga kesehatan dan tenaga administrasi. Dari tes itu akan diambil 30% untuk jadi CPNS. Memang kalau dibandingkan dengan kebutuhan Wonogiri masih kurang, tapi ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali,” imbuhnya.
Di lain pihak, alasan Kementerian PAN & RB lagi-lagi tidak memberi kuota CPNS formasi umum di Wonogiri karena belanja pegawai lebih dari 50% dinilai kalangan DPRD, tidak bisa diterima.
Ketua Komisi A DPRD Wonogiri, Soetarno SR, menganggap kebijakan itu tidak rasional. Menurut dia, sepanjang komponan gaji pegawai masih masuk dalam dana alokasi umum (DAU), Wonogiri tidak akan pernah mendapat jatah CPNS formasi umum.
