SOLOPOS.COM - Ilustrasi petugas sensus (JIBI/Harian Jogja/Solopos)
Harian Jogja.com, GUNUNGKIDUL-Petugas Sensus Pertanian di Desa Serut, Kecamatan Gedangsari diduga melakukan pungutan. Warga desa setempat menyebut pungutan tersebut atas instruksi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Bayu Cahyo Saputro, salah satu mantan petugas sensus mengungkapkan dia dikeluarkan oleh koordinator wilayah Sensus karena tidak menyetor uang Rp50.000 ribu. “Katanya semua yang mau jadi petugas sensus harus bayar,” uangkapnya, Rabu (17/7/2013)
Menurut Bayu, uang Rp50.000 adalah sebagai uang terimakasih karena diterima sebagai petugas sensus. Uang tersebut oleh koordinator sensus untuk akan diserahkan kepada Kepala BPS Gunungkidul. Saat itu Bayu tidak memiliki uang sehingga dia harus keluar dari petugas sensus.
Suyanto, Mantan Kepala Desa Serut meminta klarifikasi BPS terkait pungutan liar yang dilakukan oleh Koordinator BPS di Desa Serut. Selain ada pungutan dalam rekrutmen petugas Sensus, Suyanto menilai ada kejanggalan juga. Sebab, tidak semua warga yang memenuhi syarat bisa menjadi petugas sensus.
“Saya tahu mantri [koordinator] sensusnya malah satu keluarga,” ucap Suyanto. Menurut dia, petugas sensus merupakan garda terdepan dalam pendataan sehingga perlu orang-orang yang benar, tidak memiliki kepentingan.
Ketika dikonfirmasi, Kepala BPS Agus Handriyanto menyangkal ada pungutan liar dalam sensus penduduk maupun sensus pertanian yang mengatasnamakan kepala BPS. Dia juga kaget mendengar informasi tersebut. “Saya akan segera menindaklanjuti dan mengkonfirmasi kepada petugasnya langsung,” ujarnya.
Agus menambahkan, petugas Sensus di Desa Serut bukan satu kesatuan dengan BPS melainkan hanya mitra. Informasi yang dia peroleh, mitra tersebut dalam pendataan warga menugaskan lagi kepada orang lain dan memungut uang dengan alasan untuk diserahkan kepada BPS. “Padahal petugas BPS tidak pernah mengutif [minta uang],” tandas Agus.